Wali Kota Serahkan Perubahan KUA-PPAS APBD 2021 ke DPRD kota kendari
Keterangan Gambar : Wali Kota Kendari, H.Sulkarnain K, menyerahkan KUA-PPAS kepada ketua DPRD Kota Kendari, H.Subhan

Wali Kota Serahkan Perubahan KUA-PPAS APBD 2021 ke DPRD kota kendari

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Melalui Rapat Paripurna yang digelar secara hybrid dengan penerapan protokol kesehatan dan jumlah peserta yang terbatas. Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K, menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 Kepada DPRD Kota Kendari, Senim 2/08/2021.

Ketgam: Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K, sat memberikan pidato dalam agenda penyerahan perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 di hadapan DPRD Kota Kendari

Dalam kesempatan itu Sulkarnain menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD  yang berdampak pada beberapa sektor seperti bidang kesehatan, stabilitas ekonomi terganggu, kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat yang dilaksanakan di tengah gelombang ke 2 pandemi Covid-19.

“Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian APBD melalui refokusing, realokasi dan rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya” katanya.

Pemerintah Perpanjang Stimulus Program Ketenagalistrikan

Orang nomor satu di Kota kendari, menambahkan bahwa rancangan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2021 terdiri dari pembanguan infrastruktur yakni Rumah Sakit Tipe D, Puskesmas Kandai, dan Jalan Kembar di sekitar kali kadia yang bersumber dari pembiayaan daerah berupa pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional oleh Kementerian Keuangan RI.

“Perubahan APBD tahun 2021 dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah sehingga lebih logis dan realistis digunakan untuk membiayai pembangunan hingga diakhir tahun” ungkapnya.

Kota Kendari Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya 2021

Perubahan APBD tahun 2021 terdiri dari pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1,514 triliun dirasionalisasi menjadi Rp 1,530 triliun pada perubahan anggaran sedangkan belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 1,835 triliun dirasionalisasi menjadi Rp 2,033 triliun pada perubahan anggaran, atau naik sebesar Rp 198 miliar.

“Pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 340 miliar menjadi Rp 494 miliar, ini diakibatkan oleh pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang sudah disepakati dengan PT. SMI,” jelas sulkarnain.

About author