Ungkap Kejanggalan Pemberhentian Ketua Bumdes Damai Laborona, Kuasa Hukum Akan Menempuh Jalur Hukum
Keterangan Gambar : Laode Dedi Ahmad, S.H Mantan aktifis ketua LMND eksekutif wilayah Sulawesi Tenggara

Ungkap Kejanggalan Pemberhentian Ketua Bumdes Damai Laborona, Kuasa Hukum Akan Menempuh Jalur Hukum

275 views
0

Butur, Radarsultra.co.id – Pemberhentian ketua BUMDES Pasir Putih Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Kasmin, S.Pd dinilai cacat hukum. Hal tersebut diungkapkan oleh Laode Dedi Ahmad, S.H selaku kuasa hukum Kasmin.

Kasmin bersama dua pengurus BUMDES lainnya yakni Erni (Bendahara Bumdes) dan Siti Rahmatia (sekretaris BUMDES) secara resmi telah diberhentikan melalui surat keputusan (SK) kepala desa damai laborona no. 23 tahun 2020 yang di tetapkan pada tangal 9 November 2020 dengan dasar surat rekomendasi Badan permusawaratan desa damai laborona NO. 03/BPD-DLB/2020.

Laode Dedi mengungkapkan, Pengurus BUMDES tidak bisa diberhentikan apabila tidak memenuhi unsur seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Penggelolahan, dan Pembubaran Badan  Usaha Milik Desa Pasal 14ayat
(2) yaitu Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat
perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hal demikian kami dari kuasa hukum dari bapak Kasmin S.Pd akan melakukan upaya hukum melayangkan surat somasi kepada kepala PLT. Desa Damai Laborona dan BPD desa damai laborona dan akan melakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara PTUN,” ungkap pria yang akrab disapa Bung Ded tersebut kepada awak media Radarsultra.co.id, Rabu, (11/11/2020).

Mantan aktifis ketua LMND eksekutif wilayah Sultra juga menegaskan, apabila hal tersebut telah memenuhi unsur, pihaknya akan menempuh jalur hukum hingga ke meja hijau.

Apa bila memenuhi unsur kami akan melakukan gugatan perdata dan akan melakukan pelaporan di OMBUSMA karena dinilai melakukan mal Adiminitrasi,” tegasnya.