Ungkap Kejahatan Pertambangan, KN-APL Desak Polri Hingga KPK Periksa Direktur PT. CNI
Keterangan Gambar :

Ungkap Kejahatan Pertambangan, KN-APL Desak Polri Hingga KPK Periksa Direktur PT. CNI

0

Kendari, Radarsultra.co.id_Perusahaan tambang nikel PT. Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang beroperasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendapat sorotan dari Aktivis Pemerhati Lingkungan.

Meski belum lama ini PT. CNI mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pengelolaan lingkungan hidup, PT. CNI kembali disorot terkait pengerusakan lingkungan karena aktivitasnya yang diduga diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Atas dasar itu, Konsorsium Nasional Aktivis Pemerhati Lingkungan (KN-APL) yang menyuarakan hal ini meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)  hingga Kejaksaan Agung untuk memeriksa Direktur Utama PT.CNI.

“Ini jelas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. CNI, Polisi dan pihak aparat lainnya secepatnya turun untuk menghentikan altifitas PT. CNI,” kata Jenderal Lapangan KN-APL Muh. Arjuna, Rabu, (7/4/2021).

Lanjut, menurut Arjuna, PT. CNI diduga telah melakukan kejahatan lingkungan secara terorganisir. Hal tersebut berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh KN-APL yang mendapati PT. CNI melakukan ilegal mining dan telah melakukan aktivitas jual beli nikel sejak tahun 2018 hingga 2019.

“Apa yang dilakukan oleh PT. CNI ini sangat jelas telah merugikan negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arjuna menjelaskan, PT. CNI patut diduga telah melakukan pembohongan publik atas pembangunan smelter di Kabupaten Kolaka, Sultra dengan tujuan untuk memuluskan syarat untuk melakukan ekspor di tahun 2018-2019.

Tidak hanya kejahatan lingkungan, Arjun juga mengungkapkan soal keputusan panitia lelang untuk memenangkan PT. CNI Blok Lapao-pao yang tidak terlepas dari dokumen penawaran PT. CNI yang menyatakan akan memberikan 17,8 persen sahamnya untuk Pemda Kabupaten Kolaka.

“PT.CNI harus melaksanakan komitmennya untuk memberikan sahamnya sebesar 17,8 persen kepada Pemda Kolaka,”jelasnya

    Anggota Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) ditemui di Kantor DPRD Sultra, Rabu, (7/4/2021)

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) mengatakan pihaknya butuh data kongkrit untuk bisa menindaklanjuti dugaan penambangan diluar IUP oleh PT. CNI.

“Terkait dengan penambangan diluar IUP saya kira ini kita harus butuh data yang kongkrit, apabila ada teman-teman pemerhati atau lembaga yang bisa memberikan datanya terkait penambangan yang berada diluar IUP akan segera kita tindaklanjuti,” Kata AJP ditemui di Kantor DPRD Sultra, Rabu, (7/4/2021).

Terkait komitmen PT.CNI kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka tentang pemberian saham, AJP menyarankan Pemda Kolaka untuk mengambil tindakan tegas, AJP juga meminta itikad baik dari PT.CNI untuk menuntaskan komitmen yang telah diucapkannya.

“Saya kira dari pihak Ceria harusnya punya niatan baik apabila memang diwaktu yang lalu mereka sudah menjanjikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan saham,” ungkapnya.

“Saran juga kepada Pemda Kolaka, kalau Ceria masih bandel segera melakukan koordinasi atau konsultasi dengan kepala BKPM pak Bahlil bahwa itu sudah jelas, di turunan undang-undang cipta kerja itu sudah sangat jelas bahwa pelibatan Pemda dalam hal ini perusahaan daerah beserta pengusaha lokal itu wajib hukumnya, tidak ada tawar menawar,” tegasnya.

 

About author