Tolak Peleburan, Ini Pesan Mahasiswa FTIP UHO Untuk Presiden Jokowi

Tolak Peleburan, Ini Pesan Mahasiswa FTIP UHO Untuk Presiden Jokowi

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) tentang pengembalian Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Universitas Halu Oleo (UHO) pada fakultas pemekarannya beberapa waktu yang lalu, secara dialektik telah menyimpang dari Nawacita Presiden RI Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan oleh ribuan Mahasiswa FTIP UHO melalui perwakilannya dalam aksi demonstrasi di hadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Foto : Emil Rusmawansyah / Radarsultra.co.id

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muh. Abas mengatakan keputusan Kemenristekdikti telah memenggal peluang masyarakat Sultra untuk berproses di dalam kemandirian sosial ekonomi berbasis teknologi industri pertanian.

“Nawa cita Presiden merupakan parameter utama dalam upaya merefleksi keberhasilan rezim yang berjalan di bawah naungan konsepsi politik yang demokratis. Termaksud didalam poin ke tiga dalam susunan regulasi nawacita presiden RI Joko Widodo- Yusuf Kalla bahwa dalam upaya melakukan revolusi karakter bangsa antara lain membangun pendidikan kewarganegaraan dan menghilangkan model penyeragaman dalam sistim pendidikan nasional,” kata Abas, Selasa (28/11/2017).

“Dan terbentuknya FTIP UHO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanah Nawa Cita tersebut. Akan tetapi dengan kebijakan dikembalikanya FTIP UHO pada fakultas pemekaranya yakni fakultas pertanian dan fakultas perikanan dan ilmu kelautan UHO cenderung mendiskreditkan upaya perwujudan nawacita tersebut, untuk itu kami mendesak DPR RI untuk mengevaluasi tiga tahun masa kerja Presiden Joko Widodo, dalam Nawacitanya terhadap bidang pendidikan,” lanjutnya.

Di tempat yang sama Ketua Forum Alumni FTIP, Puspa Bayu Nugraha STP juga mengatakan bahwa, aksi demonstrasi ini juga membawa mosi tidak percaya terhadap UHO Kendari. Kemudian, pihaknya mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) alias hearing bersama UHO.

“Kami juga mendesak anggota DPRD Provinsi Sultra, agar mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan persoalan ini ke pihak Kemenrisetdikti dan UHO,” ujar Bayu.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan, wacana peleburan FTIP UHO akan berdampak negatif pada kurang lebih 1.200 mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa FTIP UHO, utamanya bagi para alumni FTIP UHO.

“Jika FTIP UHO ini dilebur maka dampaknya bagi kami sebagai alumni akan sangat terasa ibaratnya kami ini lahir tanpa ibu. FTIP ini sudah dikatakan telah berkemandirian, tapi mengapa harus dileburkan? Ada apa sebenarnya,” tukas alumni FTIP angkatan 2009 ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Muhamad Jafar mengatakan, pihaknya turut berempati apabila peleburan tersebut tetap dilaksanakan dan bersedia memperjuangkan aspirasi para Mahasiswa FTIP UHO tersebut.

“Kami turut berempati jika memang dilaksanakan peleburan. Kami sebagai perwakilan adik-adik semua akan menerima aspirasi ini dan akam mengkomunikasikan kepada pimpinan yang lebih tinggi di DPRD,” ungkap Muhamad Jafar.

“Sebagai tugas dari komisi IV tentang pendidikan ini akan menjadi tugas kami, kalau perlu adik-adik mengawal kami agar tahu kalau kita perjuangkan ini di kementrian nanti,” pungkasnya. (B)

Your email address will not be published. Required fields are marked *