Tersangka Baru Korupsi PAD dan DAK Konut, Jabatan Jadi Alat Intervensi Proyek
Keterangan Gambar :

Tersangka Baru Korupsi PAD dan DAK Konut, Jabatan Jadi Alat Intervensi Proyek

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Setelah menetapkan 5 (Lima) orang tersangka, Polda Sultra kembali menetapkan 1 (Satu) orang tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan dana PAD dan DAK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara (Konut) tahun anggaran 2015.

Tersangka kali ini rupanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki posisi penting di  Dinas Kehutanan (Dishut) Konut, karena posisinya, tersangka yang diketahui bernama Rusmin Nuriadin, diduga mengintervensi proyek-proyek Dishut Konut.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sultra, AKBP Ferry Walintukan, mengatakan, penetapan Rusmin yang isunya adalah anak dari mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman tersebut berdasarkan hasil pengembangan dari kasus dari kelima tersangka sebelumnya.

“Jadi kasus ini, tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya sudah diputuskan oleh pengadilan terkait masalah penyalahgunaan PAD dan DAK 2015 di dinas kehutanan Konut yang sudah diputuskan,” kata AKBP. Ferry, Senin (20/8/18).

Rusmin dikatakan telah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Anrias, selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Konut. Sehingga dengan adanya uang tersebut, dua perusahaan yakni CV. Mawar dan CV. Bonita Inti Raya yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi dapat dimenangkam oleh panitia lelang. Padahal kelengkapan Surat kuasa dari direktur atau direktris perusahaan adalah bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam kasus tersebut, pihak Polda Sultra telah menyita 3 (Tiga) buah alat bukti berupa dua buah kwitansi pembayaran yang masing masing berjumlah Rp 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah) dan sebuah slip penyetoran bank senilai Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Akibat dari korupsi tersebut, berdasarkan hasil audit BPKP, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 935.662.500.

Sementara itu, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Rusmin dijerat dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana.