Terkait IUP di Konkep, Ini Kata Ali Mazi
Keterangan Gambar :

Terkait IUP di Konkep, Ini Kata Ali Mazi

165 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Dalam rangka mengevaluasi ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menggelar rapat rekonsiliasi bersama seluruh kepala daerah dan para pegang IUP di Bumi Anoa.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Sultra bersama seluruh pemegang IUP se-Sultra membahas poin-poin penting yaitu :

1. Setiap IUP harus memiliki kantor dan NPWP perusahaan dipusatkan di Provinsi Sultra sampai akhir bulan September 2019 sesuai dgn surat edaran kepala dinas ESDM Provinsi Sultra

2. Setiap iup yang melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan harus terlebih dahulu mengajukan perubahan izin lingkungan dan studi kelayakan

3. Setiap IUP yang melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban perpajakannya termasuk jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang

4. Setiap iup yg melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan harus menggunakan alat berat yg berplat nomor daerah Sultra

5. Setiap IUP yg melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan harus menggunakan bahan bakar minyak industri bekerja sama dengan agen yg terdaftar sebagai wajib pungut di BAPENDA Provinsi Sultra

6. Setiap IUP yg melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakan air tanah dan air permukaan, harus memiliki izin

Berkaitan dengan poin-poin penting tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi dalam sambutannya pada Rapat yang digelar di hotel Claro Kendari itu, meminta kepada para pemegang IUP untuk menuntaskan segala bentuk administrasinya, baik itu dana reklamasi, dana pasca tambang dan kewajiban lainnya. Hal ini bertujuan demi percepatan pembangunan daerah Sultra.

“Kalau tidak bisa diatur maka akan ada sangsi tegas,” kata Ali Mazi, Senin, (26/08/2019)

Ditemui usai rapat rekonsiliasi Ali Mazi juga menyoroti kondisi pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Ali Mazi juga mengatakan bahwa IUP di Konkep sudah sesuai aturan dan tidak sepantasnya di demo terus.

“IUP di Konkep sudah benar. Investasi di daerah itu sangat diperlukan. Kita harusnya bersyukur dengan masuknya investor, sebab bisa membuka lapangan kerja dan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” katanya, Senin sore (26/08/2019).

Gubernur Sultra mengungkapkan, jika di Konkep terus terjadi keributan, demo menolak investasi pertambangan hingga menutup investasi pertambangan, maka tujuan dimekarkannya Kecamatan Wawonii menjadi sebuah Kabupaten tidak bisa tercapai, sebab penghasilan terbesar di kabupaten tersebut akan hilang dan tidak bisa mengembangkan daerahnya. Dengan demikian, daerah tersebut bisa dikembalikan menjadi kecamatan.

“Tujuan dimekarkan Konkep agar bisa mandiri mengelola daerahnya sendiri. Jangan berharap dana dari pusat terus. Tuhan berikan kekayaan alam di Konkep berupa kekayaan tambang, perikanan, perkebunan dan lainya untuk dikelola dengan baik,” ungkapnya.