Tambang Ilegal PT. OSS Rupanya Ditemukan Bersamaan Dengan Pelanggaran PT. Rosini
Keterangan Gambar :

Tambang Ilegal PT. OSS Rupanya Ditemukan Bersamaan Dengan Pelanggaran PT. Rosini

415 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Penambangan tanah Uruk yang dilakukan oleh PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) secara ilegal di kawasan hutan Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe berhasil diungkap oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat, 28 Juni 2019 lalu.

Selain PT. OSS, di hari yang sama Ditkrimsus Polda Sultra yang didampingi tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menindak PT. Rosini, alhasil sejumlah alat berat perusahaan tambang itu juga ikut disita.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sultra, AKBP. Harry Goldenhardt saat ditemui di Mapolda Sultra, Senin, (01/07/2019). AKBP. Harry menjelaskan, PT. Rosini ditindaki karena diduga melanggar peraturan pengoperasian pelabuhan.

“Kemarin ada juga sebagian alat berat dari PT. Rosini yang dilakukan Police line, police line dilakukan oleh pihak Bareskrim dalam rangka pelanggaran tentang pelabuhan. Ada kesalahan administrasi dalam hal operasionalisasi pelabuhan, jadi itu berbeda dengan penindakan yang dilakukan dengan PT. OSS, dan TKPnya sama juga di Konawe,” jelas AKBP. Harry, Senin, (01/07/2019).

Selain mengamankan alat berat, Polda Sultra juga menahan direktur utama milik PT. Rosini, penahanan tersebut terkait perkara berbeda yang masih enggan diungkapkan oleh pihak kepolisian.

“Sedangkan untuk direktur utamanya sendiri dilakukan penahanan karena kasus lain, kasusnya berbeda artinya tidak sama dengan PT. OSS, sedangkan Direktur utama PT. Rosini ditahan karena kasus yang berbeda, dia ditahan pada hari itu juga, hari Jumat itu juga,” ungkapnya.

Mengenai keterkaitan antara PT. OSS dan PT. Rosini, Kabid Humas Polda Sultra mengatakan bahwa pihaknya masih akan meneliti akan hal tersebut.

“Nanti akan diliat sampai sejauh mana hasil pemeriksaan. Untuk lebih lanjut nanti kita sampaikan karena ini masih dalam penelitian,” katanya.

“Jadi proses ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan penyelidikan oleh pihak Ditkrimsus, namun kita tentu harus hati-hati dalam melakukan proses penindakan sehingga penyelidikan yang cukup lama hampir memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, penyelidikan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki, penyelidikan terhadap siapa-siapa yang terkait, kemudian penyelidikan terhadap operasional dan kegiatan mereka di lapangan,” jelasnya.