Sulkarnain Harap Program Jari dapat Hindari Tindakan SPG Lingkup ASN Kota Kendari
Keterangan Gambar : Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir, SE., ME., bersama Wakil Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, SKM dalam soft launching Program Jari.

Sulkarnain Harap Program Jari dapat Hindari Tindakan SPG Lingkup ASN Kota Kendari

30 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir berharap melalui program Jaga Kendari (Jari), akan dapat menghindarkan berbagai tindakan Suap, Pungli dan Gratifikasi (SPG) lingkup ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Ketgam: soft launching program Jaga Kendari (Jari) yang merupakan inisiasi dari Inspektorat Kendari bekerjasama dengan KPK.

Hal tersebut diungkapkannya dalam soft launching program Jaga Kendari (Jari) yang merupakan inisiasi dari Inspektorat Kendari bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPR) RI.

“Kita berharap dengan program ini Kota Kendari akan lebih tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya kita berupaya untuk menghindarkan praktek-praktek suap, pungli dan gratifikasi,” ujarnya, saat ditemui di Kantor Inspektorat Kendari, Senin, (03/08/2020).

Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari (Wawali), Hj. Siska Karina Imran (SKI) menghimbau agar seluruh OPD lingkup Pemkot Kendari dapat turut mendukung serta mengambil bagian dalam mensukseskan program Jari, khususnya dengan menghindari praktek-praktek SPG.

“Jika kesadaran dan komitmen ini hadir dalam diri kita semua, maka nantinya mekanisme kerja di internal kita semakin optimal, efektif, dan efisien,” kata SKI.

Sementara itu, Inspektur Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, program Jari merupakan upaya Inspektorat Kota Kendari memberantas suap, pungli dan gratifikasi khususnya dalam pelayanan di Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari.

“Selain itu, masyarakat tak perlu khawatir aduannya tidak segera ditindak lanjuti, layanan ini akan diintegrasikan dengan layanan di kelurahan, kecamatan, seperti Layanan Integrasi Kendari (LAIKA) dan Disdukcapil serta layanan pencegahan korupsi milik KPK,” tutupnya.