Setumpuk Dugaan Pelanggaran PT. Hafar Indotech dan PT Sangia Perkasa Raya
Keterangan Gambar :

Setumpuk Dugaan Pelanggaran PT. Hafar Indotech dan PT Sangia Perkasa Raya

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Bongkar Bobroknya Pertambangan di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra), PT. Hafar Indotech dan PT Sangia Perkasa Raya disebut-sebut memiliki setumpuk pelanggaran.

Hal ini diungkapkan  Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D-KONUT), Senin, 5 April 2021.

Pengurus Besar P3D-KONUT, Jefri alias Jeje secara terang-terangan menyebutkan beberapa perusahaan tambang yang diduga melakukan ilegal mining di Blok Mandiodo, Konut, diantaranya PT. Hafar Indotech dan PT Sangia Perkasa Raya. Jeje menyebutkan, kedua perusahaan ini diduga menambang di lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berstatus Quo.

Tidak hanya itu, Jeje juga membeberkan bahwa IUP PT. Hafar telah berakhir pada 2019.

Persoalan pertambangan di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe kami duga sudah banyak pelanggaran mulai dari masih beraktivitasnya beberapa IUP yang Berstatus Quo atau tumpang tindih dengan PT. Antam sesuai surat ESDM Sultra dengan SK No 5404.521 tanggal 18 Desember 2018 tentang pemberhentian sementara 11 IUP yang tumpang tindih dengan PT Antam di antaranya termaksud PT Hafar Indotech Dan PT Sangia Perkasa Raya serta putusan MA No 225.K/TUN 2014 Dan Perkara 69/G/2018/PTUN.JKT 2018,” ungkap Jeje, Senin, (5/4/2021).

“Ditambah lagi Data yang kami pegang Sesuai SK 373 Tahun 2011 IUP PT Hafar Ini Duga Telah Berakhir 2019 kemarin. Sesuai Pasal 158 UU Pertambangan Perubahan atas UU No 4  Tahun 2009 Bahwa ” Setiap Orang yang Melakukan Penambangan Tanpa izin sebagaimana Di Maksud  dalam pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak RP.100.000.000.000.00 (Seratus Miliar rupiah)”,”. Ungkap Putra Asli Konawe utara Itu,” bebernya.

Tidak sampai disitu, ia juga menduga kedua perusahaan ini menambang tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), RKAB, KTT hingga diduga menggunakan dokumen perusahaan lain dan terindikasi melakukan beberapa pelanggaran lainnya

“Yah, kita lihat saja peta kedua IUP perusahan tersebut banyak masuk dalam kawasan hutan. Dengan beberapa dugaan pelanggaran ini  perusahaan tersebut tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum serta instansi terkait hal ini menjadi tanda tanya besar. Apa lagi kami sudah mengantongi dokumentasi perusahaan yang kami duga kuat  melakukan ilegal mining tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Prisedium Koalisi Aktivis Pemerhati lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (KAPITAN SULTRA), Asrul mengungkapkan, permasalahan diblok Mandiodo merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan, menerapkan sanksi administrasi dan sanksi hukum tindak pidana pertambangan.

Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan maraknya kejahatan pertambangan oleh kontraktor mining yang tidak memiliki Izin usaha jasa pertambangan dan berkerjasama dengan pemilik IUP tanpa memperdulikan kaidah pertambangan.

Disisi lain, berakarnya sistem modus operandi berjalan dengan begitu terstrukturnya, baik itu dalam bentuk intervensi dari oknum-oknum petinggi, dan pola-pola koordinasi keberbagai kepihak yang berkepentingan,” ungkap Asrul.

Ia menambahkan, khusus persoalan PT. Sangiah Perkasa Raya dan PT. Hafar Indotech sebagai pihak pemilik IUP yang tumpang tindih dengan wilayah PT. Antam, harus mempertanggung jawabkan kerugian baik itu materil maupun immaterial.

Karena ini berbicara pada konteks pereboisasian lahan bukaan yang telah dirusak. Siapa yang akan nanggung kerusakan itu, mulai Jamrek dan pasca-tambang, jelas pihak pemilik yang mengaku izin usaha pertambangan, padahal mereka sudah tidak punya kewenangan secara legal yang jelas dan dikuatkan lagi keluarnya putusan awal 225K/TUN/2014 dan putusan akhir Mahkamah agung no.448K/TUN/2019,” tandas Asrul.

Meski disoroti dengan berbagai persoalan, lanjut Asrul membeberkan kedua perusahaan tambang ini masih terus beraktivitas dan bekerjasama dengan berbagai kontraktor pertambangan.

Diantaranya berkerjasama dengan para pemilik IUP, khususnya PT. Sangiah Perkasa Raya melalui joint operasionalnya PT. NJM, PT. SAM, dan PT.PMS yang baru saja mengisi tongkang nya dijeti PT.Cinta Jaya. Dan kontraktor mining dari PT. Hafar Indotech yakni PT. MIS yang tongkangnya baru lepas landas dari Jeti PT. Cinta jaya. Disini kita lihat ada peran besar pihak terkait dalam proses dan tahapan hingga mulusnya kegiatan mereka seolah tak tersentuh hukum,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Asrul mengatakan akan melayangkan laporan secara resmi ke KPK RI, Kejaksaan Agung, DPR RI dan Mabes Polri

Insyaallah dalam waktu dekat akan kepusat melaporkan secara resmi persoalan ini dan kami akan mengawal laporan kami,” tutupnya.