Setelah Menghadang Excavator, Tiga Warga Konkep Penuhi Undangan Klarifikasi di Mapolda Sultra
Keterangan Gambar :

Setelah Menghadang Excavator, Tiga Warga Konkep Penuhi Undangan Klarifikasi di Mapolda Sultra

122 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Sempat heboh di pemberitaan beberapa waktu lalu tentang aksi heroik masyarakat yang nekad menghadang Excavator yang sedang melakukan aktifitas pembersihan jalan tambang di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), kini ketiga masyarakat yang melakukan penghadangan tersebut harus memenuhi undangan klarifikasi tentang tindak pidana menghalang-halangi aktifitas perusahaan tambang setelah dilaporkan oleh pihak tambang PT. Gema Kreasi Perdana (GKP).

Ketiga masyarakat tersebut masing masing bernama La Baa, pak Amin, dan ibu Wa Ana. Sesuai undangan, ketiganya hadir di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin pagi, (29/07/2019).

Ketua Tim dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Mahar yang membela masyarakat Wawonii mengatakan, berdasarkan keterangan yang didapatkan dari masyarakat, ketiga warga yang dilaporkan tersebut sama sekali tidak pernah menghalangi aktifitas apapun dari perusahaan tambang.

“Pertama karena lahan-lahan mereka itu tidak masuk di posisi tambang PT. Gema Kreasi Perdana, lalu yang kedua adalah justru ada upaya dari pihak perusahaan untuk kemudian mencoba membangun Hauling atau jalan tambang dan itu berhimpitan langsung dengan lahan-lahan dari masyarakat ini, nah ketika ada upaya penyerobotan ini masyarakat kemudian menuntut haknya untuk kemudian tanah itu bisa diselamatkan,” kata Melky saat ditemui di Mapolda Sultra, Senin, (29/07/2019).

“Tidak kemudian di terobos begitu saja, apalagi ketiganya dari awal tidak pernah memberikan persetujuan untuk kemudian ada jual beli lahan, itu sama sekali tidak pernah, justru mereka dari awal menolak dengan keras kehadiran perusahaan tambang disana,” lanjutnya.

Sementara itu, Humas PT. GKP, Marlion saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan pihaknya benar telah melaporkan ketiga masyarakat tersebut terkait dugaan menghalang-halangi aktifitas perusahaan tambang.

“Benar karena pada saat kita akan buka jalan Hauling untuk kegiatan pertambangan, mereka (beberapa warga) mendirikan tenda, pasang tali rafia dan lain-lain. Kita lapor Polisi karena ada dasar pelanggaran yang dilakukan, bukannya mengkriminalisasi orang. Laporan Polisi sudahh sejak lama dilaporkan krn prosedur yang harus kita patuhi maka baru sekarang mereka dipanggil,” ungkap Marlion.

Marlion mengatakan, terkait persoalan tersebut, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dengan cara mendatangi rumah warga dan memberikan pemahaman kepada ketiga terlapor, (La Baa, Amin dan Wa Ana).

“Kita sebelumnya berturut-turut sejak September 2018 sudah melakukan silaturahmi dan sosialisasi ke keluarga pak La Baa, pak Amin dan Ibu Wa Ana melalui tim lahan, bahkan direktur kami dengan melibatkan pihak Polhut dan Kepolisian untuk membuka kesadaran hukum mereka,” jelasnya.

Terkait Hauling atau jalan tambang yang disebut-sebut menerobos lahan warga, Marlion menjelaskan bahwa jalan Hauling tersebut dibangun diatas tanah negara yang telah dikantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutannya (IPPKH).

“Jalan Hauling tentunya dibangun diatas Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ijinnya telah kami miliki yang kebetulan ada lahan kawasan hutan yang pernah dibuka oleh warga untuk berkebun yang harus kita selesaikan ganti untung tanam tumbuhnya,” jelasnya

“Tiga masyarakat tersebut sudah kita dekati beberapa kali ke rumahnya untuk musyawarah dan kekeluargaan, namun mereka tetap bersikeras, kita seharusnya tidak perlu ijin merekak lagi karena ketiganya juga tidak memiliki dokumen lahan sebagai bukti kepemilikan yang sah,” pungkasnya