Progres MCP Sultra, Enam Kabupaten Jadi Sorotan
Keterangan Gambar : Gubernur Sultra, Ali Mazi, SH

Progres MCP Sultra, Enam Kabupaten Jadi Sorotan

176 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan monitoring dan evaluasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Korwil KPK VIII Edi Suryanto

Kali ini Korwil KPK fokus melihat beberapa aspek terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni melihat capaian penertiban kendaraan dinas dan rumah dinas pemerintah provinsi, penyelesaian kendala alat perekam pajak di Kota Kendari, Kolaka, Bombana, Koltim, Koltara dan lain sebagainya.

Penilaian KPK, terdapat enam kabupaten di provinsi Sultra yang memiliki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang masih rendah dan menjadi sorotan KPK, diantaranya adalah Kabupaten Muna, Buton, Konawe Utara (Konut), Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

Person In Caharge (PIC) KPK Korwil VIII (delapan) Edi Suryanto mengatakan, MCP bersifat terbuka sebagai informasi publik terkait kinerja OPD di suatu daerah dan dapat diakses oleh siapapun di alamat website korsupgah.kpk.go.id

“MCP itu kalian bisa buka sendiri, itu informasi publik dan tidak ada rahasia disitu karena memang semua bisa mengakses tanpa harus password,” kata Edi Suryanto saat ditemui di Kantor Gubernur Sultra, Rabu, (11/12/2019).

Menurutnya, penyebab rendahnya nilai MCP di enam kabupaten tersebut berkaitan erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kondisi daerah yang masih terbatas akses internet.

“Mereka tidak ada kesulitan secara teknis, yang mereka kesulitan mungkin instrumen SDM Kondisi daerah, MCP itu ada delapan, yang pertama adalah penganggaran, penganggaran itu kami mendorong itu ada aplikasi. Mungkin Kendari tidak ada masalah, yang dekat-dekat tidak ada masalah. Muna Barat, pernah nyampe Muna barat? Di kantor Bupati saja tidak ada internet, jangankan internet, signal saja tidak ada, gimana mau pake aplikasi? Itulah salah satu kendala memang masalah IT (Information Technology),” ungkapnya.

“Yang kedua masalah penganggaran, terutama daerah pemekaran kan umumnya memang kemampuan anggarannya tidak sekuat Kendari misalnya, mereka juga jadi kendala, itu yang mereka hadapi dan juga mungkin masih dalam tanda kutip yah masalah SDM nya, pemahamannya itu perlu pembinaan untuk daerah-daerah tersebut,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan akan memanggil seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk membahas percepatan peningkatan nilai MCP daerah dan Sultra secara keseluruhan.

“Tanggapannya yah mines, Tadi ada beberapa kabupaten, kabupaten Buton, Muna, ada beberapa kabupaten yang rendah itu InshaAllah dalam waktu dekat kita undang untuk bahas sekaligus kita berikan pemahaman, kita sampaikan ada hal-hal yang perlu segera kita selesaikan, karena ini menyangkut kredibilitas Sultra,” kata Ali Mazi yang ditemui usai menghadiri rapat bersama Korwil KPK dan beberapa OPD di Sultra.

Meskipun demikian, Ali Mazi tetap optimis wilayah Sultra masih menempati posisi aman untuk penilaian MCP Provinsi dimana wilayah Sultra menempati urutan kedua dalam penilaian MCP Provinsi.

“Kalau Sultra kan sudah bagus Provinsi sudah masuk urutan kedua kita kan, tapi secara keseluruhan 17 kabupaten kota ini kita masih masuk diurutan ke 16, nah ini perlu kita bentuk,”.

“Artinya ini kita bisa mengukur kinerja OPD, kinerja OPD terukur dari keseriusan dia bekerja, tapi di provinsi hampir semua sudah bagus, memang ada yang masih rendah tapi terukur rata-rata di 58, jadi di 58 itu sebenarnya kita sudah lolos dari ancaman, standar nasional 46, kita ada 58, tinggal kita genjot naik sudah bagus, makanya ini KPK hadir disini bagus juga, saya juga bersyukur ini bisa mengukur kinerja,” ungkapnya.