Polisi Jemput Terduga Pelaku Penganiayaan Anggota FKKB-PT GKP
Keterangan Gambar : Ilustrasi

Polisi Jemput Terduga Pelaku Penganiayaan Anggota FKKB-PT GKP

317 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Aksi menuntut keadilan dan kepastian hukum yang di gelar oleh forum komunikasi keluarga besar PT Gema Kreasi Perdana (GKP) pada rabu 20 November 2019 lalu kini menuai hasil positif setelah kepolisian daerah (Polda Sultra) menjemput salah seorang yang di duga pelaku penganiayaan yang di sertai tindak kekerasan terhadap 10 (sepuluh) orang karyawan PT. GKP pada Agustus 2019 lalu.

Ketua forum FKKB-PT GKP, Musrawan saat di hubungi via telepon mengaku senang dengan kabar penjemputan tersebut, ia juga memberikan apreasi atas tindakan cepat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban penyanderaan.

Kami selaku masyarakat wawonii dan keluarga korban, memberikan apreasi sedalam dalamnya kepada Polda Sultra atas gerak cepat melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku penyanderaan yang selama ini masih berkeliaran bebas,”

Kasus penganiyaan ini, telah lama dilaporkan di Polda Sultra yakni pada 24 Agustus lalu dengan bukti laporan nomor LP/423/VIII/2019/SPKT Polda Sultra,” ungkap Musrawan, Senin, (25/11/2019).

Musrawan mengatakan, Tindakan penyanderaan serta intimidasi yang dialami karyawan PT.GKP pada Agustus lalu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana mereka diperlakukan dengan tidak baik, diikat, dipukul, ditendang, tidak diberikan makan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat.

Selaku masyarakat wawonii dan keluarga korban, kami membantah pernyataan Mando Maskuri yang memampang slogan stop kriminalisasi petani Wawonii sementara faktanya justru merekalah yang melakukan tindakan kriminal terhadap 10 (sepuluh) karyawan PT. GKP,” katanya.

Musrawan menjelaskan bahwa tindakan cepat Polda Sultra sudah sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi dalam rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Sentul International Covention Centre Bogor tanggal 13 November 2019 menyampaikan untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi agar pelaku usaha dapat lebih leluasa di dalam menjalankan usahanya.

Arahan Presiden Republik Indonesia ini pun didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Surat Kapolri No. R/2029/XI/2019 tanggal 15 November 2019,” jelasnya

Mengenai isu intervensi Komnasham dalam kasus yang telah dilaporkan PT. GKP, Musrawan meminta kepada Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnasham Republik Indonesia untuk membuka mata dan hatinya, sebab menurutnya korban yang sebenarnya adalah 10 karyawan PT.GKP yang disandera dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

Jadi kami mohon kepada Komnas HAM Republik Indonesia agar lebih jernih melihat persoalan ini dan tidak hanya mendapatkan keterangan dari satu sisi saja,” imbuhnya.

Selaku warga kepulauan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Musrawan juga membantah pernyataan salah satu aktifis Konkep, Mando Maskuri yang menuding bahwa perusahaan kerap menerobos lahan warga.

“Ini sama sekali tidak benar dan tidak mendasar. sudah jelas bahwa lahan tersebut adalah lahan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) milik perusahaan apalagi perusahaan telah memenuhi kewajiban tahunannya kepada negara yakni membayar retribusi dan pajak. oleh sebab itu, menjadi hak perusahaan untuk melintas dan memanfaatkan,” jelas Musrawan.