Pimpin Apel Pagi, Irwasda Polda Sultra Berikan Beberapa Pengarahan, Salah Satunya Terkait Virus Corona
Keterangan Gambar :

Pimpin Apel Pagi, Irwasda Polda Sultra Berikan Beberapa Pengarahan, Salah Satunya Terkait Virus Corona

226 views
0

Kendari, Radarsultra co.id – Dalam arahannya pada Apel Pagi di Lapangan Apel Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Insinyur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sultra, Kombes Pol Rachmat Pamudji, S.I.K. memberikan tiga arahan penting kepada Personil Polda Sultra.

Terkait agenda Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-POLRI yang akan dilaksanakan di Jakarta, Irwasda mengarahkan beberapa Pejabat Utama (PJU) dan juga Kapolda Sultra untuk bisa berbuat semaksimal mungkin. Meskipun pimpinan tidak ada ditempat, semua personel bukan berarti mengendurkan semangat kerja.

Kerjakan semua untuk bisa diselesaikan di akhir Januari,” kata Kombes Pol. Rachmat, Senin, (27/01/2020).

Tidak hanya itu, menghadapi agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan digelar pada Februari 2020 mendatang, Irwasda mengimbau kepada seluruh personil yang telah ditunjuk untuk melakukan pengamanan untuk segera menyiapkan agenda pengamanan.

Mengingat kegiatan ini merupakan agenda skala nasional yang butuh pengamanan ekstra,” kata Irwasda.

Diwaktu yang sama, Irwasda juga mengingatkan seluruh personil agar selalu mewaspadai dan mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mengingat beberapa pekan terakhir dunia dihebohkan oleh Virus Corona yang menjangkit penduduk di China dan mengakibatkan korban jiwa serta ribuan warga diisolasi karena terjangkit virus tersebut.

“Dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk lewat bandara HLO maka kewaspadaan harus senantiasa ditingkatkan, karena Sultra menjadi jalur masuk TKA asal China yang akan bekerja di Morosi maupun Morowali,” ungkapnya.

Terkait dengan masalah reformasi birokrasi, Irwasda mengungkapkan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk melapor harta kekayaan khususnya personel Polda Sultra, karena beberapa waktu lalu inspektorat sudah memberikan sosialisasi dan diharapkan di Februari sudah tercapai 100 persen.

Anggota Polri yang berkewajiban melaporkan harta kekayaan yakni para Kasatker, Penyidik serta Bendahara wajib melaporkan di LHKPN,” imbuhnya.

Sebagai penutup Irwasda menekankan kepada seluruh satker agar bisa mewujudkan Zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bebas bersih melayani (WBBM), khususnya kepada sentra pelayan publik kepolisian seperti SPKT, Ditlantas, Ditintelkam dan satker lainnya ditegaskan tanpa adanya pungutan liar.

Kalau pun ada pungutan itu adalah PNBP, saya berpesan agar tingkatkan pengawasan agar tak ada pelanggaran,” pungkas Irwasda.