Petunjuk Lampu Hijau, Begini Tanggapan DPRD Konkep Soal Investasi Pertambangan
Keterangan Gambar :

Petunjuk Lampu Hijau, Begini Tanggapan DPRD Konkep Soal Investasi Pertambangan

92 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bersama pihak manajemen PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat kemarin, (02/08/2019). Dalam RDP itu, kedua belah pihak membahas persoalan kehadiran tambang di Pulau Wawonii.

Wakil Ketua DPRD Konkep, Abdul Rahman, ditemui usai RDP

Wakil Ketua DPRD Konkep, Abdul Rahman, ditemui usai RDP mengungkapkan, pihaknya mendukung segala sesuatu yang bisa mensejahterakan masyarakat kabupaten Konkep.

“Kita dari DPR sebenarnya tidak mendukung, tetapi kita mau melihat dari hasil investasi mereka, apa hasilnya untuk daerah Konkep, itu yang terpenting, dari situ kita akan melihat tindakan pemerintah, kalau Investasinya menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah tentu kita tidak akan mendukung itu,tapi kalau memang ada peluang untuk bisa mensejahterakan kabupaten Konkep kenapa tidak,” kata Abdul Rahman, Jumat malam, (02/08/2019).

Ia juga mengatakan, pihaknya menuntut perusahan tambang PT. GKP untuk bisa memaparkan dampak dari program-program atau investasi-investasi perusahaan tambang tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Konkep.

“Untuk saat ini saya belum bisa memastikan apakah mereka mampu untuk melakukan itu karena kita belum bisa melihat, mereka belum bisa menyampaikan secara tertulis niat baik mereka untuk kabupaten Konkep,” ungkapnya.

“Kenapa kami dari Pemerintah Daerah Konkep sebenarnya itu berhati-hati untuk menerima terkait masalah pertambangan itu karena kita sudah banyak hal yang kita lihat, banyak daerah-daerah yang hari ini yang sudah pendapatan daerahnya dari perusahaan tambang tetapi kita melihat mereka tidak bisa menikmati itu, makanya kami ingin mereka bisa memperlihatkan, kami tidak ingin terjadi seperti dengan daerah-daerah yang sudah terjadi,” jelasnya.

Menurut Abdul Rahman, jika PT. GKP bisa membuktikan kepada Pemda bahwa Investasi yang mereka (PT. GKP) lakukan di Wawonii dan menjalankan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan maka tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menolak kehadiran perusahaan perambangan tersebut.

“Kalau saya sih kalau misalkan dari pihak penambang juga terbuka dan bisa memanfaatkan apa yang ada di daerah, saya kira bisa. Salah satunya misalkan Perusahaan Daerah (Perusda) dihidupkan, lalu kemudian pengawasannya sama-sama kita jalankan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang betul-betul mereka lakukan dijalankan dengan mekanisme saya pikir tidak akan ada masalah,” tukasnya.