Peraturan Bupati, Pelanggar Protokol Kesehatan Disanksi Sosial Hingga Denda Jutaan Rupiah
Keterangan Gambar :

Peraturan Bupati, Pelanggar Protokol Kesehatan Disanksi Sosial Hingga Denda Jutaan Rupiah

96 views
0

Butur, Radarsultra.co.id – Peraturan Bupati (Perbub) Buton Utara Nomor 56 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam rangka sukses pilkada serentak 2020 menjadi pedoman penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah.

Peraturan yang lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Pengendalian Covid-19 ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran wabah covid-19 di daerah.

Selain itu juga mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan dan juga mendorong terjadinya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pendemi Covid-19.

Bupati Buton Utara pada Rapat koordinasi penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam rangka sukses pilkada serentak 2020 mengatakan, dampak buruk Covid-19 bisa berpengaruh pada psikologi pasien terjangkit maupun keluarga pasien, tidak hanya itu, sanksi sosial juga bisa muncul dari kekhawatiran masyarakat terhadap pasien terjangkit Covid-19 yang juga akan berdampak pada kondisi ekonomi.

Siapapun pasti akan mengalami trauma kalau terpapar Covid-19, jangankan yang terkena Covid-19, keluarga yang terkena Covid-19 pun akan mengalami trauma karena ini dampak psikologi nya sangat luar biasa,” kata Bupati Abu Hasan saat memberikan sambutan dalam rapat tersebut, Kamis, (17/09/2020).

Abu Hasan menegaskan, Stakeholder baik itu TNI-POLRI dan Pejabat-pejabat daerah harus bisa menjadi percontohan dari penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Sebagai stakeholder kita harus memahami dan kemudian kita transfer kepada masyarakat agar kita punya pemahaman yang sama terutama terkait dengan penegakan hukum,” tegasnya.

Di daerah-daerah lain, penegakan hukum serupa sudah diberlakukan, begitu juga di Kabupaten Butur. Penindakan terhadap para pelanggar sudah mulai diberlakukan, khsusnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan tempat-tempat umum lainnya.

Senada dengan pernyataan Bupati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Butur, Agus Pria Budiana, S.Sos mengungkapkan, subjek Perbub ini meliputi:

Perorangan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan), pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang), dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib kesehatan antara lain meliputi:

Bagi perorangan:
Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS).

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman pencegahan dan pengendalian Covid-19, Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih
tangan (hand sanitizer).

Upaya identifikasi penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja. Upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

Perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, dan industri, Sekolah/institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara, transportasi umum, toko, pasar modern, dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, lapak jajanan, perhotelan/penginapan lain yang sejenis.

Tempat wisata:
Fasilitas pelayanan kesehatan area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa dan tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perbub akan dikenai sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif atau uang paksa sebesar Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi perorangan.

Teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif atau uang paksa yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta ima ratus ribu rupiah), penghentian sementara operasional usaha keramaian; dan pencabutan izin usaha keramaian bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau
penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum.

Penerapan protokol kesehatan tak bisa ditawar lagi, protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara untuk mencegah Covid-19 di Buton Utara yang masih dalam kondisi zona hijau. Diharapkan setiap tahapan implementasi tahapan pilkada dengan memperhatikan penegakan disiplin protokol kesehatan,” ungkap Agus Pria Budiana.