Pasang Kuda-Kuda Menghadapi Ancaman Resesi

Pasang Kuda-Kuda Menghadapi Ancaman Resesi

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Inflasi yang tidak terkendali ternyata bisa menyebabkan resesi atau kebangkrutan suatu negara. Artinya inflasi dan resesi punya hubungan sebab akibat. Namun inflasi yang stabil juga diperlukan untuk memutar roda perekonomian suatu daerah. Adanya inflasi menunjukkan pergerakan perekonomian, salah satunya dengan kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Menengok inflasi dibeberapa negara, mungkin Indonesia perlu pasang kuda-kuda pertahanan, agar apa yang terjadi di negara tetangga tidak terjadi di negara kita. Tengok saja Turki dengan angka inflasi 78,6 persen, Argentina 64 persen, Rusia 15,9 persen, dan Brazil 11,9 persen. Negara di ASEAN seperti Laos dengan inflasi 35,5 persen, Myanmar 16,06 persen dan Thailand 9,82 persen. Inflasi yang tinggi dibeberapa negara ini dibarengi pula kenaikan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat.

Merunut sejarah, Indonesia pernah dalam kondisi resesi sebelumnya. Krisis pertama pada tahun 1997/1998, pondasi ekonomi Indonesia yang rapuh goyang karena krisis mata uang di beberapa negara di Asia. Krisis tersebut membuat nilai rupiah jatuh, dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 16.900,- per dolar AS. Kondisi inipun berlangsung sampai saat ini dengan kisaran nilai rupiah diatas RP.14.000,- per dollar AS. Bahkan per tanggal 20 Oktober 2022 nilai rupiah sebesar RP. 15.551,15 per dollar AS.

Krisis kedua terjadi tahun 2008/2009, menyebabkan Indonesia harus menguras cadangan devisa untuk menstabilkan nilai rupiah. Yield surat utang pemerintah tenor 10 tahun melambung ke level tertingginya pada Oktober 2008 yaitu 18,52%. Di tahun yang sama lahirlah sejumlah aturan dan kebijakan baru terutama dalam pengawasan perbankan. Lahir pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bagaimana kondisi Indonesia saat ini, dengan ancaman adanya resesi global tahun 2023?

Dalam Jurnal yang ditulis oleh T. Ade Surya penyebab resesi tidak hanya satu antara lain pandemi Covid-19 yang sempat melumpuhkan perekonomian banyak negara, perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis pangan dan energi global yang tak berujung, tingginya tingkat inflasi, naiknya suku bunga acuan serta penurunan permintaan global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang diprediksi akan lolos dari resesi tahun 2023. Negara lainnya adalah Vietnam, Filipina, Kamboja dan Malaysia. Bukan tanpa sebab Indonesia termasuk dari lima negara yang diprediksi bertahan dalam resesi. Data telah membuktikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Sedang di triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y). Artinya pertumbuhan ekonomi masih memberikan harapan karena ada peningkatan dari triwulan ke triwulan.

Dari negara-negara G20 dan ASEAN-6, hanya 24% saja yang aktivitas manufakturnya masih di level ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Mereka adalah Indonesia, Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam dan Arab Saudi.

Dari sisi ekspor dan impor memang mengalami penurunan di September 2022 jika dibandingkan dengan angka Agustus 2022. Tetapi angka ini meningkat jika dibandingkan dengan September 2021. Neraca perdagangan surplus senilai US$39,86 miliar, membuat Indonesia bisa lebih optimis menghadapi ancaman resesi. Indonesia perlu memperkuat kondisi perekonomian internal sehingga diharapkan ekonomi masih bisa tumbuh di triiwulan III. senilai US$39,86 miliar.Jika melihat komponen konsumsi rumah tangga dalam PDRB, komponen ini masih tumbuh sebesar 2,42 persen.

Menurut Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi 2023. Memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar dengan cara penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indoneisa (BBI), maka cocoklah salah satu iklan media yang sering kita dengar “Cintailah produk-produk Indonesia”. Gerakan mencintai produk Indonesia harus dibumikan di setiap sudut Nusantara, sehingga penggunaan dan penguatan produk lokal bisa menangkis resesi ke depan.

Setelah pengumuman kenaikan BBM tanggal 3 September 2022, tidak hanya harga BBM tetapi angkutan/transportasi yang berkaitan dengan BBM juga mengalami kenaikan. Tidak hanya itu beberapa komoditas pangan pun merangkak naik harganya, tentu saja alasan utama mereka karena imbas kenaikan BBM. September 2022 Inflasi Indonesia mencapai 4,84 persen tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95 persen.

Mengendalikan inflasi terutama inflasi pangan, dengan gerakan swasembada pangan untuk komoditas yang tidak bisa dikendalikan harganya oleh pemerintah. Mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Dalam Rakornas TPIP dan TPID, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus bersinergi antara pusat dan daerah dalam upaya pelaksanaan program 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan komunikasi efektif). Terutama untuk komoditas pangan yang banyak mempengaruhi inflasi, seperti beras, telur dan cabai.

Upaya dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan barang yang sering dikonsumsi masyarakat, kelancaran distribusi komoditas, termasuk di dalamnya memberikan subsidi ongkos angkut agar distribusi lancar dan tidak terhambat. Hal ini sama artinya menjaga daya beli masyarakat, yang ujungnya diharapkan akan mengendalikan inflasi.

Selain menjaga pelaksanaan “4K” diatas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%.

Dalam pemberian program perlindungan sosial perlu diperketat perencanaan dan pengawasan agar program tersebut tepat sasaran. Ketepatan sasaran tersebut akan sangat berhubungan dengan pengendalian inflasi dan tujuan pemberian program perlindungan sosial itu sendiri. Data rujukan perlindungan sosial saat ini sedang dalam proses pengumpulan oleh Badan Pusat Statistik dengan dasar pelaksanaan Inpres No 4 Tahun 2022. Dengan bantuan tersebut diharapkan masyarakat miskin tidak terpuruk dalam kemiskinan yang semakin dalam dan bisa memiliki daya beli terhadap komoditas yang mereka konsumsi.

Pertahanan terhadap ancaman resesi bukan hanya tugas pemerintah semata, namun perlu kolaborasi dari semua pihak. Pelaksanaan 4K perlu direalisasikan mulai dari lapisan masyarakat paling bawah didukung pihak pemerintah. Program perlindungan sosial harus tepat sasaran agar kemiskinan bisa diturunkan.

Penulis : Burit Retnowati
Statistisi Ahli Muda
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Your email address will not be published. Required fields are marked *