Nahwa Umar  Bantah Adanya Pungli di Tracking Mangroove Lahundape
Keterangan Gambar :

Nahwa Umar Bantah Adanya Pungli di Tracking Mangroove Lahundape

98 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (DP2RD) Kota Kendari membantah adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam penarikan retribusi di tracking mangroove kelurahan Lahundape Kendari.

Menurut Kadis DP2RD Kendari, Nahwa Umar, penarikan retribusi yang dilakukan oleh petugasnya merupakan permintaan dari Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

“Kami tidak mungkin kelola jika bukan permintaan dari KemenPUPR, melalui PU Kota Kendari, bahkan sampai dua kali kami diperintahkan agar segera dikelola, karena disana sudah ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi tersebut” ujarnya saat ditemui di Kantor Walikota Kendari, Senin (6/2).

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya memang telah melakukan penarikan retribusi selama dua hari dan sudah sesuai dengan UU Nomor 28 dan peraturan Pemerintah (Perda) Nomor 18 tentang pengelolaan pajak.

“Itu bukan pungli karena sudah sesuai Perda nomor 2, kan ada karcisnya, kecuali tidak ada karcis baru bisa dikatakan pungli, itupun uang retribusi dua hari itu dari kamis sampai Jumat kemarin sudah masuk ke kas daerah Kota Kendari” tambah Nahwa.

Nahwa juga meminta agar Satker PPK KemenPUPR agar menjelaskan hal tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabid Cipta Karya bahwa hal tersebut merupakan permintaan dari Satker KemenPUPR dan mulai Senin ini pihak DP2RD telah menarik diri terhadap penarikan retribusi tersebut.

“Saya minta agar hal ini segera diluruskan disemua media massa, jika tidak saya akan menuntut” tegasnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar, mengatakan akan berkoordinasi dengan anggota yang lain untuk mengecek tentang penarikan retribusi tersebut, mulai dari perintah siapa dan apakah memang didasari oleh hukum yang sah.

“Kami akan cek dulu, kan sudah ada Perda tentang retribusi seperti itu, kita akan cek apakah ada payung hukumnya atau tidak, kalau memang ada berarti sudah tertib” ujarnya. (B )