Mengapa Data Jumlah WNA di Imigrasi dan Depnaker Berbeda? Ini Penjelasan Kanwil Kemenkumham Sultra
Keterangan Gambar : Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Sultra, Ganda Samosir

Mengapa Data Jumlah WNA di Imigrasi dan Depnaker Berbeda? Ini Penjelasan Kanwil Kemenkumham Sultra

0

Kendari, Radarsultra.co.id–  Ganda Samosir selaku Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengungkapkan penyebab terjadinya perbedaan data jumlah Warga Negara Asing (WNA) antara Imigrasi dan Depnaker.

Menurutnya, penyebab perbedaan itu ada dua hal, yaitu izin keluar (Exit Permit Only/EPO) dan Re-Entry Permit.

Ganda Samosir menjelaskan, setiap WNA atau Tenaga Kerja Asing (TKA) yang hendak keluar dari Indonesia baik itu dalam rangka liburan atau agenda lainnya harus melapor ke Imigrasi yang disebut EPO.

“Kalau ke imigrasi mereka wajib lapor. Kalau mereka tidak lapor ke imigrasi mereka tidak akan bisa meninggalkan Indonesia,” jelas Ganda Samosir di Kendari, Selasa, 19 Oktober 2021.

“Nah, apakah mereka itu melapor ke Disnaker? Nanti silahkan tanya, apakah setiap EPO itu ada wajib lapor ke Disnaker? Coba tanya nanti,” kata Ganda Samosir kepada wartawan.

Selain EPO, Ganda juga menjelaskan tentang Re-Entry Permit atau Izin Masuk Kembali yang kemungkinan menjadi penyebab perbedaan data jumlah WNA antara Imigrasi dan Depnaker.

Ganda Samosir menjelaskan, seorang TKA yang bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan izin tinggal dan tiba-tiba meninggalkan Indonesia sebelum masa tinggalnya berakhir harus mengurus Izin masuk kembali atau Re-Entry Permit.

“Contoh abang misalnya TKA di X, abang mendapatkan izin tinggal selama 1 tahun, nah ternyata 6 bulan abang baru bekerja disini tiba-tiba abang berlibur ke negaranya abang,”

“Tiba di negara abang, rupanya keluarga abang tidak mengizinkan lagi masuk kesini, otomatis abang tidak kembali lagi ke perusahaan, nah, apakah dia melapor ke disnaker? Saya tidak tahu,” jelasnya.

Ia menegaskan, dalam contoh kasus di atas, si TKA harus mengembalikan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di kedutaan Indonesia yang ada di negara si TKA.

Konsekuensi jika tidak mengembalikan KITAS adalah WNA tersebut, suatu tidak akan bisa bekerja dan tinggal di Indonesia lagi karena statusnya masih sebagai TKA.

“Dua hal itu yang membuat perbedaan data antara Disnaker sama Imigrasi, makanya nanti coba cek nanti di Disnaker apakah setiap orang asing itu melapor, apakah orang asing yang Re-Entry Permit itu tidak kembali apakah melapor,” tandasnya.

About author