LEPIDAK Minta KPK RI Awasi Kinerja Polda Sultra

LEPIDAK Minta KPK RI Awasi Kinerja Polda Sultra

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LEPIDAK – Sultra) meminta  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) awasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sultra terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surat Perintah Jalan (SPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara (Butur) tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) LEPIDAK Sultra, Mawan. Dikatakannya, Lepidak Sultra telah melihat banyak sekali penyalahgunaan kewenangan anggaran yang terjadi ditatanan eksekutif dan legislatif yang masih belum terselesaikan oleh aparat penegak supremasi hukum.

“Jika kita menoreh kembali masalah dugaan tindak pidana korupsi dikabupaten Buton Utara dari tahun 2010 – 2018 kami melihat banyak sekali penyalahgunaan kewenangan anggaran yang terjadi ditatanan eksekutif dan legislatif yang masih belum terselesaikan oleh aparat penegak supremasi hukum baik kejasaan tinggi provinsi Sulawesi Tenggara dan pihak tipikor polda provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Mawan, Sabtu (21/4/2018).

Menurutnya, Korupsi merupakan penyakit yang dapat merusak Sumber Daya Manusia (SDM), tatanan masyarakat dan merusak perkembangan ekonomi serta menghambat pembangunan negara / daerah. Untuk itu saat ini Lepidak telah melaporkan dugaan penyalah gunaan keuangan negara dan daerah, SPJ DPRD Butur tahun anggaran 2017.

“Kali ini kami telah melaporkan dugaan penyalahgunaan keuangan negara dan daerah dengan nominal Rp 2.196.522.700 yang kami laporkan ke pihak Tipikor Polda Sultra pada tanggal 26 Februari 2018 dengan bukti kas umum sekretaris DPRD Butur dari Juni hingga Desember yang kami serahkan pada pihak penyidik Tipikor Polda Sultra sebagai bukti awal,” ungkap Mawan.

Mawan juga mengatakan, Lepidak Sultra  sangat serius dalam menanggapi kasus Korupsi yang ada di Sultra, untuk itu pihaknya meminta agar KPK mengawasi kinerja Polda Sultra dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan oleh Lepidak Sultra demi terciptanya pemerintahan yang bebas, bersih, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanah Undang undang nomor 28 tahun 1987.

“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan kasus ini kepihak KPK di Jakarta untuk menjadi bahan pertimbangan, untuk melakukan supervisi kepada penyidik tipikor Polda Sultra,” tukasnya. (B)

Your email address will not be published. Required fields are marked *