Laporan Mandek, FKKBK PT. GKP Sebut Polda Sultra Diintervensi Komnasham
Keterangan Gambar :

Laporan Mandek, FKKBK PT. GKP Sebut Polda Sultra Diintervensi Komnasham

360 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Tiga laporan kepolisian yang dilayangkan pihak perusahaan dan Karyawan PT. GKP sejak Januari 2019 lalu sampai saat ini belum juga menemukan titik terang.

Ketiga laporan tersebut adalah Laporan yang dilayangkan pihak perusahaan ke Mapolda Sultra tentang menghalang-halangi kegiatan pertambangan oleh bapak Labaa, Amin dan ibu Waana pada 18 Januari 2019 lalu, laporan tentang penyanderaan yang dilakukan oleh Andiman berteman pada 24 Agustus 2019 lalu dan laporan Salihi. M terkait penganiayaan di Polres Kendari.

Terkait laporan tersebut, Kepala Subdirektorat IV (empat) Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Bungin Masongan Misalayuk mengatakan pihaknya menginginkan segala persoalan yang terjadi di Wawonii, kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bisa segera diselesaikan, namun dalam beberapa waktu lalu pihaknya dihadapkan dengan persoalan lain yang harus diprioritaskan.

“Pada prinsipnya, kami mau ini cepat selesai juga karena situasi yang kemarin itu berkecamuk ditambah lagi dengan eskalasi kota Kendari yang meningkat, ini yang menjadikan kami agak memberikan prioritas dulu kepada apa yang untuk menjamin keamanan dan ketertiban disini di situasi kota ini dan jangan sampai ada riak-riak yang ditimbulkan dari daerah lain,” kata Kompol Bungin dalam hearing bersama FKKBK PT. GKP di aula DitKrimsus Polda Sultra, Rabu, (20/11/2019).

Disamping itu, dalam bertindak, Kompol Bungin mengatakan pihaknya mengedepankan aspek-aspek sosial untuk menghindari terjadinya konflik horizontal yang akan berdampak pada masyarakat dan pihak perusahaan itu sendiri.

Kami tidak mau penindakan-penindakan yang kami lakukan itu berekses kepada masyarakat, satu sisi memang penegakkan hukum,” ungkapnya.

“Dalam proses penegakkan hukum saya tidak melihat dengan kacamata kuda tapi saya mengedepankan aspek-aspek sosial yang ada disana,” lanjutnya

Sementara itu, Amir Karim, Juru Bicara (Jubir) PT. GKP yang ditemui usai hearing FKKBK PT. GKP bersama tim penyidik DitKrimsus di Mapolda Sultra mengatakan, penyebab keterlambatan proses penindakan kasus yang telah dilaporkan diduga karena ada intervensi dari Komnasham yang bersurat ke Mapolda Sultra untuk menghentikan proses hukum atas laporan pihak perusahaan.

Kami menyayangkan tindakan yang dilakukan Komnasham sekaligus menolak intervensi itu,” ungkap Amir Karim.

Amir menjelaskan, dalam surat tersebut, Komnasham meminta kepada Polda Sultra untuk menghentikan proses hukum yang dilaporkan perusahaan karena PT. GKP belum melengkapi izin-izin pertambangannya.

“Komnasham menyurati pihak Polda supaya menghentikan penyidikan ini terhadap pelaku penyanderaan dengan alasan Komnasham itu menyurati Polda menurut penjelasan dari kepolisian bahwa pihak GKP ini belum melengkapi yang terkait dengan izin-izin itu, nah sekarang pertanyaan kami apa hubungan penyanderaan itu dengan izin-izin itu?,” jelas Amir.

Kami melihat bahwa Komnasham ini bekerja tidak profesional dan dia sudah mengambil peran daripada kewenangannya,” pungkasnya.