Koordinator Humas PT. GKP Bantah Tudingan Jatam
Keterangan Gambar :

Koordinator Humas PT. GKP Bantah Tudingan Jatam

46 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – PT Gema Kreasi perdana melalui kodinator humasnya kembali membantah keras tudingan jaringan advokasi tambang (jatam) melalui pemberitaanya menyebutkan bahwa PT Gema Kreasi Perdana menerobos lahan masyarakat desa sukarela jaya pada 22 agustus lalu.

Dihubungi via celulernya pada Senin Malam (09/09/2019) Marlion, SH mengatakan tudingan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) terlalu berlebihan dan terkesan ingin membuat gaduh suasana yang saat ini lagi kondusif di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Terlebih lagi Jatam menyebut aksi penerobosan lahan PT. GKP di kawal ketat oleh aparat kepolisian, hal ini tentunya tidak benar.

“Kami adalah perusahaan yang taat dengan peraturan perundang-undangan sehingga kami lengkapi semua perizinan yang diperlukan. Kehadiran aparat kepolisian saat itu atas permintaan kami guna mengamankan jikalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Kami ingin melindungi aset dan karyawan-karyawan kami,” kata Marlion.

“Kami perusahaan yang beradab dan sangat menghargai nilai nilai budaya, kearifan lokal, dan masyarakat setempat. Bagaimana mungkin kami melakukan tindakan penyerobotan lahan serta kriminalisasi warga dan pastinya kegiatan kami di lokasi itu legal sebab telah mengantongi ijin pinjam pakai kawasan hutan atau (IPPKH) dari kementrian Kehutanan,” lanjutnya

Lebih lanjut Marlion mengatakan, tudingan Jatam bahwa pihaknya telah mengkriminalisasi warga itu tidak benar adanya, menurutnya, justru karyawan PT. GKP yang menjadi korban oleh kebringasan sejumlah warga.

“Karyawan kami dipukul, ditendang bahkan di ikat layaknya penjahat,” ungkapnya.

Marlion pun berharap kedepannya tidak ada lagi pihak pihak yang coba memperkeruh suasana yang saat ini dalam keadaan tenang

Menyoal laporan di Mapolda Sultra atas tindakan penganiayaan serta penyanderaan yang dialami karyawan GKP oleh sejumlah warga, Marlion kembali menegaskan kasus yang dialami oleh 10 karyawan GKP itu murni tindak pidana. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk menangani hal tersebut.