Kejari Teken MoU Perdata dan TUN di Koltim
Keterangan Gambar :

Kejari Teken MoU Perdata dan TUN di Koltim

59 views
0

KolakaTimur, Radarsultra.co.id – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan Kejaksaan Negeri Kolaka, kembali melakukan kerjasama di bidang hukum.

Kerjasama atau MoU penanganan permasalahan bidang perdata dan tata usaha negara Kabupaten Koltim ini, ditandatangani oleh Bupati Koltim Drs H Tony Herbiansyah MSi dan Kepala Kejari Kolaka Jefferdian SH MH di Aula Kantor Bupati Koltim, Kamis (13/4). Selain itu, juga diserahkan piagam penghargaan dari Pemkab Koltim kepada Jefferdian selaku Pembina TP4D Koltim.

Proses penyerahan piagam penghargaan 

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan, kegiatan kerjasama ini telah memasuki tahun kedua dan merupakan wujud dari pelaksanaan visi dan misi Koltim khususnya pada misi ke empat yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum serta pelayanan prima.

Di era reformasi dan otonomi daerah ini lanjut bupati, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya tidaklah mudah. Dari perspfektif hukum perdata dan tata usaha negara yang menjadi tantangan atau isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini, yaitu dibidang perdata dimana seiring percepatan pembangunan yang dilakukan pemda, maka nilai tanah, tanaman dan bangunan atau asset sehingga berpotensi menimbulkan sengketa perdata menyangkut tuntutan ganti rugi, klaim kepemilikan asset antar pemda dengan masyarakat dan sebagainya.

Dibidang tata usaha atau administrasi negara kata bupati, selaku pejabat tata usaha administrasi negara lingkup pemerintah daerah. Mencermati tantangan fenomena tantangan tersebut merupakan isyarat bagi aparatur Pemkab Koltim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar berhati-hati, teliti dan seksama serta senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam menyusun produk hukum daerah agar memperhatikan tertib penyusunan produk hukum daerah yang terdiri dari tertib materi buatan, tertib proses pembentukan dan tertib asas hukum dan tertib implementasi.

Selanjutnya masih bupati, apabila para pejabat lingkup SKPD dan camat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya, namun masih menemui permasalahan atau kasus hokum baik di SKPD dan di tengah masyarakat, sedapat mungkin berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya, melapor kepada atasan secara berjenjang dan berkonsultasi dengan pihak Kejari Kolaka.

Sedang Kajari dalam sambutannya, sangat mengapresiasi Pemkab Koltim yang daya serap anggarannya bisa mencapai angka 98,86 persen. Dalam artian, meski baru terbentuk, namun semua sisi pembangunan begitu cepat terlaksana.(C )

About author