Kasus PT BIS Mandek, LBH Buton Raya Gerah

Kasus PT BIS Mandek, LBH Buton Raya Gerah

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Sejak dilaporkan pada tahun 2011 lalu sampai saat ini kasus dugaan tindak pidana kehutanan dan ilegal mining di Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga dilakukan oleh perusahaan tambang nickel, PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) masih belum ada perkembangan yang signifikan.

Hal itu sontak menimbulkan tanda tanya besar bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya selaku pelapor dalam kasus tersebut. Pasalnya, selama 7 (Tujuh) tahun setelah dilaporkan, Pihak Polda Sultra masih belum menyampaikan perkembangan tindak lanjut terkait laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara publik LBH Buton Raya, Dedi Ferianto bersama Direktur LBH Buton Raya, Syarifuddin saat menyambangi Mapolda Sultra guna mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Hasil audiensi kami bersama Dir Reskrimsus Polda Sultra terkait dengan permintaan perkembangan penanganan perkara PT. BIS yang telah kami laporkan pada tahun 2011 soal adanya dugaan tindak pidana kehutanan dan ilegal mining saat ini memang Polda Sultra akan melakukan pendalaman kembali terkait dengan kasus tersebut,” kata Dedi Ferianto, Rabu, (11/4/2018).

Menurut pengakuan Dedi, saat audiensi, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus, (Ditreskrimsus) Polda Sultra yang menangani kasus tersebut dengan memperlihatkan bahwa PT. BIS telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut di tahun 2012, namun pihak LBH Buton Raya mengaku belum melihat fisik surat izin tersebut.

“Kami belum pernah lihat, kami meminta kepada Polda Sultra tadi agar surat-surat yang ada agar disampaikan kepada LBH dalam hal ini kami sebagai pelapor, secara resmi kami meminta surat dari Polda Sultra secara resmi,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, walaupun PT. BIS telah mengantongi izin tersebut sejak 2012, namun kerusakan hutan yang diduga dilakukan oleh PT. BIS telah terjadi sejak tahun 2011 atau setahun sebekum izin tersebut dimiliki oleh PT. BIS.

“Kemudian terkait dengan izin pinjam pakai di tahun 2012 kami sampaikan bahwa kerusakan hutan di PT. BIS itu di tahun 2011, artinya bahwa sebelum ada izin pinjam pakai hutan itu sudah dirusak, dan disinilah terjadi tindak pidana,” lanjutnya.

“Artinya fakta hukum menunjukan bahwa ada tindak Pidana di PT. BIS, Karena pengelolaan hutan atau eksplorasi tanpa terlebih dahulu mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, dan izin pakai kawasan hutan ini terbit di tahun 2012,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dir Krimsus Polda Sultra, AKBP. Yandri Irsan, SH. S.IK mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

“Kita akan dalami lagi, kita buka lagi berkas-berkas yang lama yang sudah dilakukan oleh penyidik, nanti kita kerjasama juga dengan LBH unuk bersama-sama melakukan pendalaman terkait dengan yang dilaporkan oleh LBH Buton Raya ini,” ungkap AKBP. Yandri Irsan.

Untuk diketahui, hutan yang diduga telah dirusak oleh PT. BIS merupakan hutan produksi terbatas yang berada di Kota Baubau, Kecamatan Bungi, Sora Wolio seluas 1.796 hektar, hutan tersebut mengalami kerusakan ekologi yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pembangunan jalan sepanjang 30 Km. Selain kerusakan ekologi, juga diduga negara mengalami kerugian ekonomi yang belum diketahui jumlahnya. (A).

Your email address will not be published. Required fields are marked *