Kasus Pelantikan  Mantan Napi Kini Bergulir di DPRD Wakatobi
Keterangan Gambar :

Kasus Pelantikan Mantan Napi Kini Bergulir di DPRD Wakatobi

95 views
0

Wakatobi-Radarsultra.Co.Id Menyikapi kasus pelantikan pejabat eselon II yang di tenggarai bermasalah dengan di antiknya 4 pejabat mantan nara pidana kini tengah bergulir di DPRD Wakatobi. Terkait hal inilah  dewan melalui  Badan Musyawarah (Bamus) membentuk tim konsultasi yang diusung masing-masing fraksi.

Tim yang diketuai DPRD ini akan melakukan klarifikasi terhadap hasil putusan pemerintah daerah (Pemda) terkait pelantikan empat mantan napi yang ditandatangani langsung SK-nya oleh Bupati Wakatobi,H.Arhawi guna menjawab kegelisahan publik terkait pelantikan yang diduga melanggar aturan tersebut.

Ditemui usai rapat Bamus, Ketua DPRD, Muhamad Ali, Rabu(18/1/2017) memaparkan tugas secara kelembagaan DPRD pada pengawasan.

“Tim konsultasi ini terdiri beberapa fraksi, masing masing fraksi mengirim satu orang dan struktur tim yang akan ditentukan oleh  5 anggota yang diusung masing – masing fraksi tersebut. Diantaranya dari Fraksi PDIP mengusul Hj. Wa Ode Rusmi, Fraksi PAN mengusul H. La India,  Fraksi Hanura mengusul H. Isianto, fraksi PIB mengusul Abdul Gani Syukur dan Fraksi ASRIB mengusul H. Masudin,’’ papar Ali Tembo panggilan akrab Muh Ali.

Selanjutnya kata dia  pasca dibentuk dan SK,  tim tersebut akan langsung bekerja melakukan konsultasi dengan Pemda . Setelah hasil konsultasi tersebut diperoleh, apapun hasil rekomendasinya dari konsultasi itulah yang akan menjadi keputusan DPRD secara kelembagaan yang akan bersifat mengikat.

Kendati demikian, Ali tembo berharap tim konsultasi yang terbentuk bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan bisa mengembalikan kepercayaan publik yang akhir-akhir ini terus dipertanyakan.

“Tim konsultasi dapat menemukan benang merah, apa dasar argumentasinya lalu  dasar hukum dan etikanya  bagaimana. Semua itu kemudian akan dilegalkan oleh perundang undangan, apa iya sudah seperti itu kalau pemda memiliki dasar hukum untuk itu silahkan konfirmasi dengan tim konsultasi DPRD,  kami sudah meletakan ujung tombak  untuk melakukan itu dengan membentuk  tim konsultasi,’’ tegasnya. ( C )

About author