Kasus Korupsi KPU Konawe, Majelis Hakim Belum Siap Bacakan Putusan
Keterangan Gambar : Sukiman Tusigi dalam sidang perkara Korupsi KPU Konawe di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kendari

Kasus Korupsi KPU Konawe, Majelis Hakim Belum Siap Bacakan Putusan

166 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Sidang putusan kasus korupsi dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Konawe tahun 2013 yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A dengan terdakwa lima orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe yakni, Sukiman Tusogi (Ketua KPU Konawe,red), Rudi Yasin, Suhardin, Hajaratul Aswad dan Bislan (Komisioner) terpaksa ditunda.

Penundaan tersebut berkaitan dengan pernyataan Majelis Hakim PN Kelas 1A Kendari, Andri Wahyudi yang menyatakan bahwa pihaknya belum siap membacakan isi putusan kelima terdakwa, Senin (10/4/2017).

Dalam sidang yang diselenggarakan pada pukul 09.00 wita pagi tadi, Majelis Hakim mengatakan pihaknya masih akan memperbaiki putusan yang akan dibacakan dalam sidang putusan tersebut.

“Hari ini sidang kita tunda dulu, soalnya masih ada yang akan kami perbaiki. Jadi sidang kita tunda dan akan di lanjutkan, pada Rabu (12/4/2017) lusa, apakah terdakwa setuju,” ungkap Andri

Disaat yang sama dalam persidangan, mantan ketua KPU Konawe, Sukiman Tusogi, menyetujui keputusan Hakim Ketua menunda sidang putusan terhadap dirinya.

“Iya saya setuju yang mulia,” singkatnya

Untuk diketahui, sebelumnya pada hari Selasa (14/03/2017) lalu telah digelar sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Kendari terhadap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe, Sukiman Tosugi, dalam sidang tersebut, Sukiman dituntut enam tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iwan Sofyan. Selain itu, empat komisioner lainnya pun juga di tuntut lima tahun enam bulan penjara dalam kasus tersebut.

Kelima anggota komisioner tersebut dinyatakan sebagai terdakwa kasus korupsi berdasarkan replik yang dibacakan oleh Jaksa, bahwa mencermati berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut umum terhadap terdakwa, adalah menyangkut  tindak pidana korupsi dengan nilai keruagian negara sebesar Rp. 6.177.314.035, (enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 huruf c UU No 30 Tahun 2002 Jo PP No 4 Tahun 2009 tentang komisi pemberantasan korupsi,ditegaskan bahwa kewenangan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan tuntutan menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) merupakan domain dan kompetensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (B)