Kanwil BPN Sultra: ‘’Seritifikat Anda Diganggu, Laporkan ke Polisi’’
Keterangan Gambar : kakanwil BPN Sultra bersama Ambololo dan SAMUDRA Sultra

Kanwil BPN Sultra: ‘’Seritifikat Anda Diganggu, Laporkan ke Polisi’’

Editors choice
706 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Kasus sengketa tanah pemalsuan dokumen milik Ambololo, yang melibatkan Anthar Syaddad Al Damary telah dilaporkan ke Polda Sultra kembali diusut Barisan Pemuda Merah Putih Sulawesi Tenggara (Samudra Sultra).

Pasalnya, kasus sengketa lahan seluas 4,2 hektar ini sudah dilaporkan ke Polda Sultra sejak 2013 lalu dengan tiga laporan. Namun sampai saat ini menurut melalui Korlap, La Ode Abdul Jabar belum juga ada penyelesaian dari pihak Polda Sultra sampai saat ini.

Menurut data yang diperoleh wartawan Radarsultra.co.id melalui pihak Ambololo 3 laporan yang sudah masuk ke Polda Sultra tersebut yaitu:
a. Laporan Polisi Nomor : LP/532/XII/2013/SPKT Polda Sultra
b. Laporan Polisi Nomor : LP/313/ VIII/ 2014 / SPKT POLDA SULTRA, Tanggal 28 Agustus 2014
c. Laporan Polisi Nomor : LP / 506 /XI / 2016 / SPKT POLDA SULTRA, Tanggal 18 November 2016.

Terkait laporan tersebut penggugat sudah melakukan hearing di Kantor DPRD Sultra mengenai sengketa lahan ini yang menurut Abdul Jabar telah ada kesepakatan bahwa pihak BPN Kota maupun Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sultra akan menunjukan dokumen kepemilikan lahan yang saat ini sedang disengketakan.

“Hasil hearing kita beberapa hari yang lalu di kantor DPRD Provinsi Sultra bahwa pihak BPN Kota maupun Kanwil BPN Provinsi Sultra akan menunjukan dokumen kepemilikan lahan yang saat ini disengketakan,” kata Abdul Jabar.

Namun setelah menunggu beberapa lama, kata Abdul Jabar belum ada konfirmasi yang jelas dari pihak BPN Kota Kendari terkait hasil hearing untuk menunjukan dokumen kepemilikan tanah sengketa tersebut.

“Kami menunggu sudah berapa lama ini tapi tidak ada informasi dari pihak BPN maupun Kanwil BPN Provinsi. Pasca hearing saya bertandang ke Kantor BPN Kota Kendari melalui pak Mochtar ketika saya tanyakan sertifikat atas nama Antar Syadat Aldamari yang terbit tanpa prosedur, namun mereka beralibi bahwa itu adalah rahasia Negara sehingga mereka tidak bisa memperlihatkan,” ujar Abdul Jabar.

Hal ini dinilai janggal oleh pihak Ambololo beserta para simpatisannya karena ada perbedaan pernyataan darri BPN Kota dan Kanwil BPN Provinsi yang mengatakan bahwa tidak ada rahasia negara seperti pernyataan dari BPN Kota Kendari tersebut.

“BPN Kota mengatakan bahwa itu adalah rahasia Negara, itu yang janggal sementara berbanding terbalik dengan pernyataan Ka Kanwil BPN Sultra mengatakan itu tidak ada rahasia Negara. Masyarakat membutuhkan informasinya kenapa tidak kita buka, berarti ada permainan itu di BPN Kota,” tandas Abdul Jabar.

Abdul Jabar juga menambahkan bahwa dengan komunikasi persuasif yang telah dibangunnya pihaknya menduga ada konspirasi yang dilakukan terkait sengketa tanah ini.

“Pertama saya lakukan komunikasi persuasif ke BPN Kota dan jawabannya adalah dokumen itu hilang, yang kedua sertifikat itu tidak dibubuhi yang namanya tanda tangan. Makanya kami menganggap sertifikat ini dibuat dibawah tangan dan disahkan oleh notaris Agus Jaya, makanya setelah ini kami akan ke Polda kita akan laporkan notaris Agus Jaya telah berkonspirasi melakukan perbuatan melanggar hukum menggunakan instansinya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, KaKanwil BPN Sultra Tiahyo Widianto mengatakan bahwa harus ada tindakan dari pihak kepolisian mengenai hal ini.

‘’Kita sudah sepakat, bagaimanapun juga pihak yang dirugikan itu melapornya ke polisi, sertifikat anda diganggu sekarang, diindikasikan ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lapornya ke polisi. Lapor dulu apa lagi sekarang Kapoldanya itu masih baru, ini akan menjadi tantangan baru, ‘’ kata Kakanwil BPN Sultra. (A )