Jelang HUT Sultra, Pemprov Mulai Sterilkan Kawasan MTQ Kendari

Jelang HUT Sultra, Pemprov Mulai Sterilkan Kawasan MTQ Kendari

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke 54 yang dirangkaikan dengan agenda Halo Sultra pada tanggal 23 hingga 28 April 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah lapak yang berlokasi didalam kawasan tugu religi Kendari tersebut.

Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari para pedagang yang telah ditertibkan lapaknya. Para pedagang menilai, Pemprov Sultra terkesan tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri.

Pasalnya, dimasa pemerintahan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Nur Alam-Saleh Lasata, melalui surat edaran nomor 002.4/3525 yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata pada 30 April 2017 lalu, para pedagang yang berjualan di luar pagar diarahkan untuk berdagang di dalam dalam kawasan Eks MTQ, sebagai mana dalam point kedua pada surat edaran tersebut menjelaskan, bahwa para pedagang kuliner yang berada di luar pagar agar segera masuk ke dalam kawasan tugu religi.

Namun Saat ini, keberadaan para pedagang di kawasan tersebut kembali dipersoalkan oleh Pemprov Sultra, sebagai mana yang tertuang dalam surat edaran Nomor 003.3/1680 pada 2 April 2018, yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi, Pemprov Sultra meminta agar kawasan itu disterilkan dari sejumlah kios atau lapak pedagang.

Seperti biasanya, Sebuah kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya yang mentangkut lahan pencarian rejeki tentunya mendapatkan berbagai respon dari masyarakat, khususnya para pedagang yang hendak ditertibkan.

Para pedagang yang sudah nyaman berdagang di dalam kawasan Eks MTQ menolak kebijakan Pemprov Sultra tersebut dan mengadukan persoalan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra, yang berujung dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing, pada tanggal 4 April 2018 lalu. Alhasil, dari rapat bersama ini pihak legislatif dan Pemprov belum memutuskan apakah akan dilakukan pembongkaran atau tidak.

Hal lain yang dirasakan janggal oleh para pedagang terkait kebijakan Pemprov ini yaitu terkait penertiban yang telah dilakukan meski belum ada keputusan untuk melakukan pembongkaran atau tidak, namun sejumlah kios justru sudah dibongkar.

Terlebih lagi, berdasarkan pengakuan para pedagang di lapangan, penertiban tersebut dilakukan oleh para pegawai Dinas Cipta Karya, sehingga menimbulkan kesan bahwa instansi tersebut seakan-akan telah beralih fungsi. Padahal, jika dilihat lebih jauh soal tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penertiban itu harusnya dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sultra selaku penegak Perda.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi mengungkapkan, semua kebijakan itu sebelumnya sudah dibahas bersama OPD. Pihaknya akan melakukan penataan terhadap kawasan eks. MTQ dan pada dasarnya, Pemprov akan mengambil kebijakan yang komprehensif.

“Masih lagi dibahas, DPRD juga sudah minta penjelasan,” ujar Teguh Setyabudi saat dikonfirmasi via Whatsapp, Rabu, (11/4/2018).

Sementara itu, Kadis Cipta Karya Provinsi Sultra, Pahri Yamsul mengaku tidak melakukan pembongkaran lapak pedagang di Eks MTQ, pihaknya hanya bekerja berdasarkan perintah atasan.

“Semua itu sesuai kesepakatan,” singkatnya. (A)

Your email address will not be published. Required fields are marked *