Isu Kriminalisasi Kembali Dihembuskan, PT. GKP Tetap Perhatikan Kesejahteraan Rakyat
Keterangan Gambar :

Isu Kriminalisasi Kembali Dihembuskan, PT. GKP Tetap Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

61 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Pasca aksi penolakan terhadap hadirnya perusahaan tambang, PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada Agustus 2019 silam, isu Kriminalisasi pun kembali dihembuskan.

Humas PT. GKP, Marlion

PT. GKP dituding melakukan kriminalisasi terhadap warga setelah melayangkan laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 24 Agustus 2019 lalu. Tidak tanggung-tanggung, tudingan tersebut datang dari salah satu kuasa hukum warga.

Menanggapi hal tersebut, saat dihubungi via telepon Humas PT. GKP, Marlion membantah keras tudingan kriminalisasi warga yang dialamatkan ke anak perusahaan Harita Group tersebut.

“Tidak benar ada kriminalisasi terhadap warga masyarakat disana itu hanya isu murahan yang sengaja di hembuskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna memperkeruh suasana. Dan kalaupun ada anggapan di luar bahwa pihak perusahaan berupaya untuk mengkiminalisasi warga sekali lagi saya tegaskan, itu hanya omong kosong yang belaka,” ,” tegas Marlion, Minggu, (01/09/2019).

Menurutnya, tudingan oknum tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, dimana kehadiran perusahaan Wawonii Tenggara tepatnya di Roko-roko Raya telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Daerah lingkar tambang yang dulunya hanya merasakan listrik selama  4 (empat) jam, saat ini mereka bisa merasakan selama 12 jam secara geratis, belum lagi pembangunan Base Tranciever Station (BTS) guna menunjang akses internet warga setempat serta beberapa kontribusi lainya yang tidak lain hanya untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

“nah, hal ini yang orang luar tidak ketahu,” jelasnya.

Marlion berpendapat, selama ini, masyarakat hanya disibukan tentang isu-isu miring perusahaan tanpa melihat kontribusi positif apa yang telah di berikan perusahaan terhadap warga di sana.

Sementara itu, terkait laporan di Mapolda Sultra atas tindakan penganiayaan serta penyanderaan yang dialami karyawan PT. GKP, diapun mengatakan hal itu telah ditangani oleh pihak kepolisian.

Dia juga menepis anggapan dari salah satu kuasa hukum warga yang mengatakan laporan dirinya di polda tidak mempunyai legal standing sebab pelapor bukanlah korban.

Yang jelas, kata dia adalah kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada Polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan.