Ini Penjelasan KPK Terkait Lambatnya Penanganan Kasus Korupsi Nur Alam
Keterangan Gambar :

Ini Penjelasan KPK Terkait Lambatnya Penanganan Kasus Korupsi Nur Alam

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara terkait lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.

Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar conference pers disalah satu hotel di Kota Kendari, Senin (31/7/17) mengatakan bahwa benar penanganan kasus korupsi Nur Alam terkesan lambat, dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dan memperkuat bukti-bukti sebelum dilakukan penahanan terhadap Gubernur Sultra tersebut.

“Cukup lama karena kita menunggu perhitungan kerugian negara, setelah final, kemudian beliau kami tahan, jadi kalau kita sudah mengeluarkan sprindik, banyak yang harus kita lakukan, kemudian juga memperkuat bukti-bukti dan itu pasti melakukan langkah-langkah teman-teman di lapangan, kemudian juga disamping pasti kita segera harus mendapatkan perhitungan kerugian negara,” ungkap Agus Rahardjo, Senin (31/7/2017).

Lebih lanjut, Agus Rahardjo juga mengatakan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus ada dua tahap yang harus dilakukan oleh KPK yaitu penentuan potensi kerugian negara dan kemudian perhitungan secara detail untuk mengetahui dengan pasti jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh si pelaku korupsi.

“Karena kalau dulu pada waktu kita menentukan potensi kerugian negara sudah ada, kuat sekali buktinya dan pada waktu masuk kepenyelidikan, dihitung dengan lebih teliti lagi, jadi ada dua tahap itu pertama potensi kerugian negarannya kemudian nanti dihitung secara detail, itu yang kami lakukan,” paparnya

Untuk diketahui kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sultra tersebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada perusahan tambang PT. Anugrah Harismah Barokah (AHB) pada tahun 2009 sampai 2014 yang lalu di kabupaten Bombana dan Buton. (B)