Ilegal Mining PT Sangia Perkasa Raya di Konut Diduga Dibackingi Kekuatan Partai?
Keterangan Gambar : Koordinator Presidium Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (Konutara) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendro Nilopo

Ilegal Mining PT Sangia Perkasa Raya di Konut Diduga Dibackingi Kekuatan Partai?

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Aktivitas diduga penambangan ilegal PT Sangia Perkasa Raya (PT SPR) di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut) diduga dibackingi kekuatan salah satu partai di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Nama H. Iksan Erdiansyah, ketua DPC Partai Gerindra yang juga Direktur PT SPR disebut-sebut menjadi tameng aktivitas ilegal PT SPR tersebut.

Koordinator Presidium Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (Konutara) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendro Nilopo di Kendari mengungkapkan, PT SPR diduga tidak memiliki Izin Eksplorasi, PT SPR juga disinyalir menggunakan dokumen perusahaan lain untuk penjualan ore nikel yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 (empat tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Hendro menyebutkan, Negara telah mengatur seluruh pokok-pokok mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 4 (empat) tahun 2009 tentang Minerba.

Dalam undang-undang tersebut terdapat bab yang mengatur tentang Kententuan Pidana bagi setiap orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di luar dari ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara tanpa terkecuali, namun dalam beberapa kasus masih saja ditemui perusahaan tambang yang masih melakukan ilegal mining tanpa tindakan tegas dari penegak hukum.

Mengenai pemberlakuan atau penerapan Ketentuan Pidana pada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (minerba) nampaknya masih sangat jauh dari harapan negara ini,” kata Hendro, Senin, (22/03/2021).

Menurut Hendro,  Sistem pilih kasih dalam penegakkan hukum khususnya di Sulawesi Tenggara masih sangat kental, dengan modal jabatan strategis politik seseorang bisa membackingi aktivitas ilegal mining perusahaan tambang.

Karena jabatan tersebut tentu memberi suplemen baru bagi seorang H. Ikhsan. Sebab jika ditarik benang lurusnya saya berasumsi ada kekuatan khusus di belakang jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Konut,” beber Hendro Nilopo.

Aktivitas ilegal PT SPR sampai hari ini masih terus berjalan tanpa hambatan. Entah pihak penegak hukum tidak mengetahuinya atau mungkin tau tetapi tak mau menindak. Atau adanya kekuatan khusus di belakang jabatan seorang H. Iksan,” lanjutnya.

Hendro berharap aparat penegak hukum mampu menjalankan amanat Undang-undang menindak tegas aktivitas Mafia Tambang di Sultra.

Saya berharap aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada pelaku ilegal mining terkhusus aktifitas PT. Sangia Perkasa Raya (SPR),” harapnya.