Hidayatullah Akui Ada Kesalahan Mekanisme  Pengadaan Kendaraan Rental KPU Konsel
Keterangan Gambar :

Hidayatullah Akui Ada Kesalahan Mekanisme  Pengadaan Kendaraan Rental KPU Konsel

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Sidang kasus korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan terkait pengadaan kendaraan rental dengan tersangka tiga anggota komisioner KPU Konawe Selatan yakni mantan ketua KPU Konsel, Djabal Nur dan dua orang anggota komisioner lainnya, Yusran dan Sutamin Rembasa kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Kendari, Selasa (25/04/17).

Dalam sidang kali ini, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel untuk memberikan kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim.

Saat ditemui diluar persidangan pasca sidang, Hidayatullah mengatakan dihadapan Majelis Hakim membenarkan terkait pengadaan kendaraan rental yang dilakukan KPU Konsel untuk keperluan kelancaran proses Pilkada Konsel tahun 2015 lalu.

“Terkait kesaksian saya tadi itu untuk mengetahui apakah benar atau tidak soal rental mobil itu, dan saya sudah sampaikan dari awal, rental mobil itu dibenarkan didalam Permendagri 44 dan perubahan 51 dari 15, dan memang Konsel ini masalah utama dari sejak saya lantik itu adalah pengaduan soal ketidaklayakan kendaraan,” kata Hidayatullah.

Alumni Fisip Unhalu ini juga mengatakan pihaknya membenarkan pengadaan kendaraan mobil rental tersebut dikarenakan pada saat itu sudah tidak ada lagi penganggaran terkait pengadaan kendaraan operasional oleh KPU Sultra, namun ada kesalahan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Konsel pada saat pengadaan kendaraan rental tersebut.

Dimana yang berwenang untuk pengadaan kendaraan rental tersebut adalah secretariat KPU dan bukan anggota Komisioner KPU itu sendiri.

“Pengadaan kendaraan rental itu saya benarkan karena pada saat itu di KPU tidak ada lagi pengadaan kendaraan bahkan ada moratorium, maka alangkah baiknya jika saat itu KPU segera kerjasama dengan pemerintah daerah minta pinjam pakai kendaraan, hanya memang ada mekanisme yang keliru dalam pengadaan tersebut,” paparnya.

“Saya juga sudah katakan sebelumnya bahwa bukan kewenangan komisioner soal pengelolaan penata usahaan keuangan, itu kewenangan sekretariat, jadi soal rental mungkin mekanismenya saja yang bermasalah, KPU tidak boleh menandatangani kontrak,  itu kewenangan secretariat tapi penggunaannya untuk kepentingan kesuksesan KPU,” tutupnya. (B)