Hati-hati Pungli Berkedok Dana Sumbangan Komite Sekolah di Sultra
Keterangan Gambar :

Hati-hati Pungli Berkedok Dana Sumbangan Komite Sekolah di Sultra

139 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Sepanjang tahun 2017, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menerima 31 laporan praktek pungutan liar (Pungli) berkedok dana sumbangan komite sekolah.

Tanpa menyebutkan nama ke 31 sekolah yang terindikasi melakukan praktek pungli tersebut, Pelaksana Tugas (PLT) Ketua ORI Sultra, Ahmad Rustan mengatakan pelaku pungli dengan cerdik melakukan kejahatan terstruktur dengan memanfaatkan Undang-undang nomor 72 tahun 2016 yang menguatkan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Dengan mengatasnamakan komite sekolah, para pelaku praktek pungli berhasil meyakinkan para orang tua murid.

“Pengetahuan orang tua murid yang minim tentang perbedaan sumbangan dan pungutan kadang menyebabkan orang tua murid terjebak dengan aturan pihak sekolah. Jika bentuknya sumbangan, maka tidak ada standar biaya, tidak ada batas waktu atau deadline pembayaran. Jika pihak Sekolah  memberlakukan deadline dan besaran pembayaran sumbangan, maka itu bisa dikategorikan pungutan liar,” kata Ahmad Rustam, Kamis (4/12/2018).

Lebih lanjut, Ahmad Rustan mengatakan, pihaknya  menduga, pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dipergunakan untuk membayar gaji pengabdian guru honorer. Untuk itu, menurutnya, tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer harus diatur dalam undang-undang yang sah.

“Ada 31 laporan telah menjadi catatan akhir tahun kami, bahwa tugas dan fungsi ASN dan Honorer harus diatur dalam Undang-undang yang sah, karena menurut kami masih berkaitan dengan peluang praktek pungli ini,” ungkapnya.

“Honorer menurut hemat kami, sebaiknya diajukan sebagai pegawai pemerintah dengan kontrak perjanjian kerja (P3K) agar tidak ada lagi alasan bagi sekolah-sekolah untuk membebankan biaya pendidikan kepada orangtua siswa. Kalau nasib honorer belum jelas, bisa dipastikan praktek pungli akan terus berulang-ulang terjadi,” tambahnya.

Menanggapi fenomena pungli di Sultra, Rustan menghimbau kepada masyarakat utamanya para orang tua murid untuk lebih bijak lagi dalam memahami perbedaan antara sumbangan dan pungutan untuk menghindari terjadinya pungli.

“Segala bentuk pembiayaan sarana pendidikan telah diatur oleh pemerintah setempat. Jika pemerintah memberi celah untuk melakukan pelanggaran dengan mengatasnamakan regulasi ataupun Undang-undang, maka kami juga tidak akan tinggal diam,” himbaunya.

“Kemudian 31 Laporan yang masuk di Lembaga ini, jelas akan kami tindaklanjuti dengan berpedoman pada tupoksi kami. Segala bentuk pengawasan yang berkaitan dengan masyarakat umum atau publik adalah tugas kami. Termasuk di institusi pendidikan, semua pengawasan yang berkaitan dengan pelayanan dan kepentingan publik ini terus kami kawal,” tegasnya. (B)