GMPS Sultra Pertanyakan Penangguhan Penahanan Dirut PT. Roshini Indonesia
Keterangan Gambar : Aksi Demonstrasi GMPS Sultra di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra

GMPS Sultra Pertanyakan Penangguhan Penahanan Dirut PT. Roshini Indonesia

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Gerakan Militansi Pemuda Sosialis Sulawesi Tenggara (GMPS Sultra) mempertanyakan kasus penangguhan penahanan dari Direktur Utama (Dirut) PT. Roshini Indonesia berinisial (LS) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sultra.

Ketgam: Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody saat di konfirmasi terkait demonstrasi yang dilakukan GMPS Sultra.

Terkait hal tersebut, GMPS Sultra menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejari Kendari, Senin, (22/03/2021).

Koordinator lapangan (Korlap) GMPS Sultra, Salmin Manupasa mengatakan, dari hasil pantauan GMPS Sultra, pihaknya menduga adanya permainan dalam proses penangguhan penahanan LS tersebut, pasalnya, berkas perkara LS yang telah lengkap dan diserah kan ke Kejaksaan Tinggi Sultra oleh Polda Sultra, baru sehari berkas perkasa Dirut PT Roshini Indonesia dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sultra mengeluarkan penangguhan terhadap LS.

“Baru sehari pelimpahan berkas di Kejati Sultra, Dirut PT Roshini Indonesia sudah ada di rumahnya, ini menjadi pertanyaan, sementara kita mengetahui bahwa tersangka ini tidak kooperatif,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, GMPS Sultra meminta agar Kejaksaan Tinggi Sultra menjelaskan dengan benar alasan proses penanguhan tersangka LS yang singkat tersebut.

“Kami meminta agar Kejaksaan Tinggi Sultra tetap bekerja secara professional agar tetap menjaga nilai-nilai integritas lembaga adhiaksa dalam proses penegakan hukum,” tegas Salmin.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sultra, Dody saat dikonfimasi oleh awak media membenarkan adanya penyerahan berkas perkara LS dari Polda Sultra ke Kejaksaan Tinggi Sultra dan terdakwa bersama penasehat hukumnya mengajukan permohonan untuk pengalihan tahanan sehingga terbitlah perintah pengalihan tahanan LS menjadi tahanan kota selama 20 hari dengan syarat wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

“Hal itu memang diatur juga dalam Pasal 23 Ayat 1 KUHAP, penyidik, penuntut umum dan hakim mempunyai wewenang untuk dapat mengalihkan penahanan, apakah dari rutan menjadi tahanan kota ataupun menjadi tahanan rumah”, jelasnya.

Saat ditanya terkait alasan penerbitan pengalihan tahanan LS menjadi tahanan kota, Dody mengungkapkan bahwa bahwa terdakwa bersama penasehat hukumnya meminta pengalihan tahanan sebab anak terdakwa sakit.

“Saya sudah konfirmasi ke jaksa penuntut umum, tidak ada permainan atau main mata, ini murni karena alasan kemanusiaan saja”, jelasnya.