Gakkum KLHK Lakukan Penyegelan Beberapa Lokasi Penambangan di Blok Mandiodo
Keterangan Gambar : Plang informasi dari Gakkum KLHK RI di kawasan pertambangan di Blok Mandiodo, Konut.

Gakkum KLHK Lakukan Penyegelan Beberapa Lokasi Penambangan di Blok Mandiodo

0

Konawe Utara, Radarsultra.co.id – Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dikabarkan melakukan penyegelan atau pemasangan plang di sejumlah lokasi penambangan yang ada di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut). 

Ketgam: Gakkum KLHK RI di kawasan pertambangan di Blok Mandiodo, Konut.

Terkait kabar penyegelan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dishut Sultra, Beni Raharjo, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa Tim Gakkum KLHK sedang berada di sebuah lokasi penambangan yang berada di IUP PT Antam di Konut sejak Senin, 18 Oktober 2021 lalu.

“Kalau terkait adanya pemasangan plang atau penyegelan (dari Tim Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) saya belum dapat info. Kalau sudah dari lapangan baru ada info ke kami. Tapi, Tim Gakkum memang masih di lapangan. Sejak Senin,” ungkal Beni Kamis (21/10/2021).

Intinya (Tim Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ada di lokasi IUP-IUP yang ada di lokasi PT Antam (di Konut). Jadi dalam rangkanya itu, dengan BPK,” katanya.

Beni menjelaskan, biasanya jika Tim Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memasangi plang di lokasi tersebut berarti dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.

“(Jika dipasangi plang oleh Gakkum) biasanya dalam rangka penyelidikan. Dalam rangka penyidikan bisa dalam rangka penyelidikan juga. Dalam artinya pihak yang tanda petik diduga melanggar jangan masuk. Terus (pemasangan plang) juga biar penegak hukum yang lain, misalkan kepolisian tahu bahwa area tersebut sedang dihendel Gakkum,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diterima wartawan Radarsultra.co.id, di lokasi penambangan tersebut telah dipasangi plang oleh Gakkum KLHK yang berisi keterangan yaitu:

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Area ini dalam pengawasan terhadap ketaatan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta undang-undang cipta kerja.

Ditektorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Barang siapa dengan sengaja, memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa hukum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 Ayat 1 KUHP).