Forkita Sultra: PT. Roshini Diduga Merambah Hutan Tanpa IPPKH
Keterangan Gambar : Ilustrasu

Forkita Sultra: PT. Roshini Diduga Merambah Hutan Tanpa IPPKH

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Perusahan tambang PT. Roshini Indonesia diduga merambah kawasan hutan lindung tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Ketua Forum Komunimasi Pemerhati Pertambangan (Forkita) Sulawesi Tenggara (Sultra), Randi Saban Dawir mengungkapkan, meskipun tidak memiliki IPPKH, PT. Roshini Indonesia tetap beraktivitas di kawasan hutan lindung di Blok Boenaga, Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“PT. Roshini Indonesia ini kita ketahui telah beroperasi di Blok Boenaga, Konawe Utara, diduga tidak memiliki IPPKH, dan merambah serta mengelola hutan lindung,” ungkap Randi di Kendari, Selasa, (09/03/2021).

Menanggapi hal tersebut, Randi blak-blakan mempertanyakan tindakan pihak penegak hukum, bahkan ia menduga telah terjadi pembiaran oleh pihak terkait terhadap PT. Roshini yang beraktivitas di kawasan hutan lindung tanpa IPPKH.

“Penegak Hukum di Sulawesi Tenggara (Sultra) ini seakan tutup mata dan diduga melakukan pembiaran atas dugaan kejahatan tambang yang dilakukan oleh PT. Roshini Indonesia tersebut,” ujar Randi Saban dalam siaran medianya.

Randi Saban Dawir menjelaskan, jika terbukti tidak mengantongi IPPKH, aktivitas PT. Roshini Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian IPPKH dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

“Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH, telah ditegaskan dengan gamblang pada Pasal 78 ayat (6) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sangat jelas ini merupakan kejahatan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat banyak,” jelasnya.

Lanjut Randi mengatakan, sebelumnya Direktur PT. Roshini Indonesia sudah ditetapkan sebagai tersangka kejahatan lingkungan pada 28 Juni 2019 lalu karena korporasinya membabat hutan lindung. Meskipun demikian, PT. Roshini tetap bersikukuh menjalankan aktivitasnya.

“PT. Roshini Indonesia ngotot melakukan kejahatannya, walaupun Direkturnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga tidak memiliki IPPKH karena diduga dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum di Bumi Anoa ini. Kami menduga perusahaan ini melakukan aktivitas pertambangan karena merasa dilindungi oleh mantan jenderal yang berkuasa di salah satu intitusi di sini,” bebernya.

Randi berpendapat, PT. Roshini Indonesia seyogyanya tidak boleh melakukan lagi aktivitas pertambangannya menyusul berkas perkara kejahatan lingkungan yang dipersangkakan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung.

Dirut perusahaan Lily Sami ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 299 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan/atau Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin kita tetap membiarkan pelaku kejahatan merusak hutan kita hanya untuk memenuhi hasrat kapitalisnya. Apalagi sekarang mereka mau melakukan penjualan ore nikel dari hasil merusak,” kata Randi.

Lebih jauh lagi, ia membeberkan, hasil penelusuran lapangan yang dilakukan pihaknya masih menemukan Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan ini melakukan aktivitas pemuatan ore nikel di tersus yang sebenarnya tidak memiliki izin lingkungan.

“Tumpukan stock file tersebut sudah siap dijual dan akan diangkut melalui jetty milik perusahaan ini dan itupun masih belum juga memiliki amdal tapi sudah berani dipakai. Saya berharap APH jangan korbankan citra hanya karena tidak bisa mengatasi PT. Roshini Indonesia ini. Aktivitas pertambangannya sudah saatnya ditindaki dengan serius. termasuk rencana penjualan ore nikel hasil ilegal tersebut,” pungkasnya.

Terkait hal tersebut,  Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sultra, Beni Rahardjo menyebutkan bahwa IPPKH PT. Roshini Indonesia sudah berakhir dan sedang dalam proses perpanjangan.

“Roshini ada IPPKH nya, hanya posisi sudah berakhir. Infonya sedang mengurus proses perpanjangan IPPKH,” kata Beni saat dihubungi via WhatsApp.