ESDM Sultra Pastikan Aktivitas PT. TMM Ilegal
Keterangan Gambar :

ESDM Sultra Pastikan Aktivitas PT. TMM Ilegal

15 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan aktivitas PT Tambang Mineral Maju (PT. TMM) ilegal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Minerba Dinas ESDM Provinsi Sultra, Yusmin, bahwa hingga saat ini, pihaknya belum pernah menandatangani dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Mosiku dan Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara tersebut.

“Kan aturan jelas. Tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan (perusahaan) sebelum ada RKAB,” ujar Yusmin kepada jurnalis, Jumat, (02/08/2019).

Mantan aktivis ini juga menjelaskan, bahwa pihaknya belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait PT. TMM yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di berbagai media online.

“TMM ini kan ada dua. Saya belum memeriksa, TMM mana yang dimaksud. Karena ada yang aktif dan ada juga yang izinnya dicabut berdasarkan keputusan bupati tahun 2014. Meskipun mereka menyampaikan bahwa menang di pengadilan, tapi saya belum proses itu semuanya,” beber Yusmin.

Sementara itu, Kasi Pemetaan dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara, Dinas ESDM Sultra, Nining Rahmatia juga membenarkan, perihal PT. TMM yang belum mempunyai RKAB.

Nining mengaku, pihaknya tidak mengetahui jika PT. TMM sudah melakukan aktivitas. Padahal, Dinas ESDM memiliki inspektur tambang yang berkewajiban melakukan pengawasan atas aktivitas seluruah kawasan pertambangan di bumi anoa ini.

“Belum ada RKAB-nya. Belum boleh beraktivitas, kan mereka harus melaporkan dulu rencana aktivitas pertambangan mereka ke ESDM,” ucap Nining, Rabu 17 Juli 2019.

Pelaksana Lapangan PT. TMM, Anto mengakui adanya sejumlah aktivitas di wilayah IUP PT. TMM. Diantaranya pembuatan mess untuk karyawan, pembuatan jalan dan pengeboran. Hal itu dinilainya tak masalah, asalkan bukan aktivitas produksi dan penjualan.

“Saya rasa tidak masalah. Kalau kegiatan membuka lahan kan belum ada, sambil pengurusan RKAB. Yang tidak boleh itukan menjual kalau di dalam RKAB,” ungkap Anto.

Dia juga berdalih, bahwa aktivitas pengeboran adalah bagian dari kegiatan eksplorasi, yang hasil pengeboran itu dimasukan ke dalam RKAB.

“Pengeboran itu dibilang untuk eksplorasi, kita kan wajib memang. Ya makanya , pengeboran itu kan menyangkut data yang kita harus inikan untuk  RKAB, kalau tidak ada pengeboran gimana kita mau masukin data, jadi harus  ada data pengeboran untuk mengetahui cadangan yang ada. Jadi, itu untuk mengetahui berapa deposit untuk dimasukan RKAB,”  kata Anto.