Dualisme Kepsek di Wakatobi, Setda Provinsi Layangkan Surat Teguran
Keterangan Gambar : SMA di Wakatobi yang dipimpin oleh dua Kepsek

Dualisme Kepsek di Wakatobi, Setda Provinsi Layangkan Surat Teguran

Editors choice
391 views
0

Wakatobi, Radarsultra.co.Id – Sejak terbitnya SK Bupati Nomor 509 Tahun 2016 Tanggal 24 September, konflik terjadinya dualisme kepemimpinan di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wakatobi semakin memanas.

Pasalnya hingga saat ini masih ada empat sekolah yang belum juga mengindahkan teguran terkait. Mengingat Kepala SMA sebelumnya bersikeras memegang prinsip sesuai aturan yang ada yang merujuk pada Surat Gubernur Sultra yang ditandatangani Wagub Sultra Nomor 820/5018 tanggal 17 November 2016 yang ditunjukkan kepada Bupati Wakatobi perihal larangan untuk mutasi/perpindahan guru SMA/SMK.

Menanggapi hal ini, SMAN 1 Wangi-Wangi bahkan telah memasang spanduk di depan pagar utama sekolah yang secara terang-terangan menolak Kepala Sekolah dengan nota tugas, menolak surat perintah dari Sekda Provinsi yang bernomor 820/2643 hingga menolak Wa Mani La Aliba kembali memimpin SMAN 1 Wangi-Wangi. Spanduk yang bertuliskan atas nama guru ini sengaja bahkan dipasang tepat pada hari perdana pelaksanaan UN SMA sederajat.

Menurut Kepala SMAN 1 Wangi-Wangi, Isilaa, ia tak tahu menahu perihal pemasangan spanduk tersebut. Namun, ia mengatakan sama sekali tak menentang isi spanduk tersebut. “Kalau soal spanduk saya tidak tahu menahu tapi saya tidak menentang hal itu,” ujar Isilaa, Senin (10/4).

Isilaa menegaskan saat ini ia yang berhak memimpin SMAN 1 Wangi-Wangi berdasarkan SK Bupati Wakatobi. Bahkan seluruh administrasi namanya yang tertera. Ia juga mengaku spanduk tersebut sama sekali tidak mengganggu konsentrasi peserta UN.

“Saya juga tidak menurunkan spanduk ini dan saya kira para siswa tetap konsentrasi dan tidak merasa terganggu. Nanti akan saya interogasi guru-guru siapa yang memasang spanduk itu,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala SMAN 1 Wangi-Wangi berdasarkan nota tugas, Wa Mani La Aliba mengaku cukup terkejut dengan spanduk itu. Ia yang sempat menyambangi sekolah terpaksa pulang dan kembali meminta petunjuk pihak Pemprov Sultra.

“Jelas saya kaget. Karena biar bagaimanapun tunjangan kepala sekolah masih masuk di rekening saya dari provinsi. Kami juga harus menjalankan tugas kami sebagai kepala sekolah sesuai perintah dan aturan,” terang Wa Mani.

Wa Mani yang ditemui di kediamannya yang masih mengenakan baju dinas mengatakan tetap legowo dengan segal aturan yang ada. “Untuk masalah ini kita masih konsultasi dengan provinsi. Kalau misalnya saya bukan lagi kepala sekolah maka saya akan berhenti tapi yang jadi persoalannya saya masih menerima tunjanga kepala sekolah dan nama serta data dapodik saya masih sebagai Kepala SMN 1 Wangi-Wangi di Pemprov,” jelaasnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMA, Provinsi Sultra, H Sainal Kamaseh menyayangkan aksi yang dilakukan pihak SMAN 1 Wangi-Wangi. Seharusnya pemasangan spanduk tersebut tidak diindahkan karena bisa mengganggu proses UN di sekolah. Ia juga menginginkan seluruh kepala SMA/SMK yang diminta menghadap ke provinsi segera memindahkan sebelum sanksi tegas dilayangkan.

“Dari kesekian sekolah tinggal empat kepala sekolah itu yang belum menerima hal ini. Padahal itu sesuai surat gubernur yang ditandatangi Wagub. Bukan hanya itu, hal ini juga merujuk pada Surat Direktor Jenderal Otonomi Daerah RI Nomor 337/534/OTDA tanggal 26 Januari 2017 perihal klarifikasi pengaduan mutasi guru SMA/SMK di Kabupaten Wakatobi,” ujar Sainal Kamaseh.

Ia juga menghimbau kepada keempat kepala sekolah yang dimaksud diantaranya, Kepala SMAN 1 Wangi-Wangi, Isilaa, Kepala SMAN 5 Wangi-Wangi, Syamsul Bahri, Kepala SMAN Lentea dan Kepala SMKN 1 Wangi-Wangi untuk segera menghadap di provinsi agar masalah tidak menjadi sulit.

“Surat terakhir tanggal 3 April 2017 itu sudah teguran berat. Kalau itu tidak juga diindahkan maka akan diberikan sanksi sesuai atutan ASN dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Surat teguran berat yang dilayangkan Setda Provinsi Sultra tangga 3 April lalu juga menjelaskan dengan terjadinya dualisme kepemimpinan maka penandatanganan ijazah dan SKHUN SMA/SMK akan mengalami masalah karena SK pelantikan dari Bupati Wakatobi tidak sesuai dengan aturan serta bertentangan dengan surat Gubernur Sultra dan Surat Direktor Jenderal Otorita Daerah. (B )

About author