DPRD Sayangkan Keputusan  Pemda Mutasi Pegawai Honorer
Keterangan Gambar :

DPRD Sayangkan Keputusan Pemda Mutasi Pegawai Honorer

Editors choice
167 views
0

Wakatobi, Radarsultra.co.Id – Komisi II DPRD Wakatobi menyayangkan kebijakan Bupati Wakatobi, Arhawi yang mutasi 15 pegawai honorer K2 pada Satuan Polisi Pamong Praja. Pasalnya selain data K2 tersebut telah terdaftar lewat data base Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .

‘’Kebijakan mutasi dari Pemda itu seharusnya tidak terjadi mengingat keberadaan honorer K2 tersebut menjadi bagian pusat dan bisa terekrut sebagai PNS, bila ada pengangkatan khusus. Apalagi lama tugas mereka membantu tugas-tugas PNS sejak tahun 2005 silam hingga sekarang masih terus dipertahankan,’’ ujar Ketua Komisi II, Drs.H.Masiuddin yang juga ketua tim konsultan Badan Musyawarah (Bamus) ditemui di halaman parkir DPRD, Jumat(3/2).

Dikatakan K2 ini tidak boleh diperlakukan sama seperti honorer biasa. Sebab mereka bekerja sejak tahun 2005 sampai skearng.

‘’Kita sayangkan kebijakan ini karena pada prinsipnya mereka sudah lama mengabdi. Bayangkan saja seberapa besar jasa mereka mempermudah PNS melaksanakan tugasnya”, Imbuhnya.

Terkait itulah pihaknya kata Masiuddin, berjanji akan melakukan langkah konsultasi terhadap pemerintah daerah.

“Dalam waktu dekat kita akan turun cek jumlah yang telah dihapus alias tidak dilanjutkan SK nya. Sebab honorer K2 ini tersebar pada semua dinas dan badan serta sekolah dan kecamatan. Maka setelah rampung kita akan minta petunjuk SK. Kalau SK. terbit besok kita akan turun besok juga ke BKD,’’ katanya.

Ditempat terpisah kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumberdaya Masyarakat (BKD dan SDM), La Ode Hajifu menjelaskan langkah pemutasian itu akan dilakukan sebagai konsekuensi rasionalisasi pegawai honorer biasa dan K2 yang dianggap terlalu banyak jumlahnya , terutama anggota satuan polisi pamong praja serta Dinas Pertanian dan Perkebunan sebab daerah memiliki keterbatasan anggaran.

Semetara itu menurut Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, Ilmiati Daud, jika pemutasian itu dianggap wajar sebab banyak honorer setiap SKPD terutama anggota satpol.PP dianggap malas dan tidak produktif.

“Itu hasil sidak kami beberapa bulan lalu, di Pol.PP itu jumlah honorer banyak tapi yang datang hanya satu atau dua orang, ‘’ jelasnya. (B)

About author