DPRD di Desak Realisasi Janji Sikapi Mutasi PNS Bermasalah
Keterangan Gambar : Anggota DPRD didesak pendemo dalam hearing

DPRD di Desak Realisasi Janji Sikapi Mutasi PNS Bermasalah

66 views
0

Wakatobi, Radarsultra.co.id – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Wakatobi didesak sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan lembaga pemerhati kebijakan daerah(LPKD) soal sikap mereka dalam menangani kasus-kasus mutasi beberapa bulan lalu oleh Pemerintah Daerah setempat yang dianggap bermasalah.Senin(27/2)

Sejumlah massa aksi mendatangi kantor wakil rakyat ini meminta janji, pasalnya tim konsultasi yang dibentuk lewat badan musyarawah (Bamus) DPRD yang diketuai H.Maisuddin anggota komisi C serta ketua fraksi asri ini dinilai lamban bekerja.

Emen La Huda salah satu perwakilan aksi dengan tegas menyebut anggota DPRD tak punya tajih menyikapi sejumlah masalah didaerah terutama terkait masalah pemutasian pejabat eselon yang diduga menyalahi prosedur serta melabrak UU ASN.

“Kita berharap selama sebulan ini DPRD telah memiliki hasil realisasi kerja-kerja nya mengenai sikap mereka atas pelantikan orang meninggal, lalu mantan Napi serta para pejabat sekolah yang dipaksakan, di Kaledupa ada petugas Sekolah dengan pangkat dan golongan dua diangkat jadi kepala Sekolah. Dimana peran DPRD,” tandasnya.

Namun sesuai penjelasan H.Masiuddin, selaku ketua tim konsultan menyebut langkah DPRD dengan beberapa anggota tim telah bekerja hanya saja beberapa langkah perlu dipenuhi administrasinya baik SK tugas maupun ketentuan lainnya sesuai aturan.

Hal itu juga dibenarkan anggota lain, Sudirman A.Hamid. Sekretaris PDI Perjuangan ini bahkan menjelaskan jika tim yang dibentuk oleh Bamus itu telah memasuki tahapan tanggapan DPRD tentang sikap mereka untuk direkomendasikan sebab baik langkah pengumpulan data maupun konsultasi telah dilakukan beberapa kali.

Sementara itu,La Moane Sabara mendesak ketua tim konsultasi Bamus agar secepatnya diberikan rekomendasi, sehingga ada kepastian kerja-kerja yang dilahirkan DPRD yang dapat diterima masyarakat apalagi persoalan tersebut terus-menerus menuai kontroversi.

Pantauan wartawan pendemo sempat bersitegang dengan anggota DPRD ketika para pendemo tersebut mendesak agar menentukan kepastian waktu realiasi rekomendasi terkait sikap tim konsultasi tersebut.

“Oleh karena itu di dewan ini ada proses administrasi ada SK dan lainnya. Ini hasilnya tolong bantu kami agar bekerja melakukan ini. Sehingga waktu kedepan ini kita akan sampaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, namun jika tidak percaya lagi kerja kami buat apa kesini. Saya anggap cukup sampai disini”, tegas H.Masiuddin dengan nada kesal sambil menutup rapat tersebut. (C )

About author