Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Izin Pertambangan, Aswad Siap Ajukan Praperadilan
Keterangan Gambar :

Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Izin Pertambangan, Aswad Siap Ajukan Praperadilan

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Penetapan mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaiman sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi penyalahgunaan wewenang pemberian izin usaha eksplorasi pertambangan tahun 2011-2014 di Kabupaten Konut Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) beberapa hari yang lalu rupanya mendapatkan perlawanan dari kuasa hukum sang mantan Bupati.

Ditemui di rumah pribadinya, kuasa hukum Aswad Sulaiman, Abdul Razak Naba mengatakan pihaknya akan mengajukan prapradilan atas penetapan status Aswad Sulaiman sebagai tersangka.

Menurut Abdul Razak Naba, langkah KPK melakukan pemeriksaan hingga menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka mega korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 2,7 triliun tersebut cacat prosedur.

“Kami menilai langkah KPK adalah inprosedural, dari pengeledahan awal yang dilakukan dirumah pribadi klien kami di jalan Lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari Sultra, KPK tidak membekali surat ijin dari pengadilan yang harusnya disertakan dalam kegiatan pengeledahan,” ujar Abdul Razak Naba, Kamis (5/10/2017).

Selain itu, pihaknya mengatakan selama ini KPK juga belum pernah memeriksa mantan orang nomor satu di Konut terkait kasus yang disangkakan.

“Lain itu KPK juga selama ini belum pernah memeriksa Aswad Sulaeman dalam kasus yang disangkakan, bahkan hingga saat ini surat penetapan status tersangka kepada pribadi Aswad atau pun kuasa hukum hingga saat ini belum diterima secara resmi,” lanjutnya.

Atas dasar itulah pihaknya berencana akan melakukan upaya praperadilan terkait penetapan status tersangka Aswad Sulaiman. (c)