Disebut Pembohong, Bupati Konsel Tempuh Jalur Hukum
Keterangan Gambar : Andri Dermawan, SH. Kuasa Hukun Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga

Disebut Pembohong, Bupati Konsel Tempuh Jalur Hukum

123 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Postingan akun Facebook Manzyah Lapangulu yang mengunggah foto pamflet seruan aksi Unjuk Rasa (Unras) bertuliskan “Surunuddin Pembohong” akhirnya mendapat tanggapan dari sang pemilik akun.

Surunuddin Dangga yang disebutkan dalam foto unggahan itu adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2015-2020.

Melalui kuasa hukumnya, Andri Dermawan, SH. Surunuddin melaporkan pemilik akun Facebook Manzyah Lapangulu ke Mapolda Sultra atas dugaan pencemaran nama baik.

Jadi ini sebenarnya adalah upaya terakhir kita, pak bupati secara pribadi merasa keberatan terhadap beberapa postingan yang beredar di media sosial beberapa hari yang lalu,” kata Andri Darmawan saat ditemui awak media, Selasa, (19/11/2019).

Andri menjelaskan, postingan yang seharusnya adalah kritik yang diarahkan kepada pemerintah malah arahnya cenderung menyerang pribadi Surunuddin sehingga pemilik akun dilaporkan terkait pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE.

Cenderung arahnya bukan lagi kritik yang diarahkan kepada pemerintah tapi arahnya itu sudah mencemarkan nama baik secara pribadi karena didalam postingan ini bukan lagi disebut sebagai bupati Konsel tetapi langsung ditulis nama, misalnya pembohong,” jelasnya.

Karena ini menyebut nama pribadi, ia keberatan disebut sebagai pembohong karena pak Surunudin secara pribadi tidak pernah membohongi mereka (mahasiswa),” lanjutnya.

Terkait dengan program pembangunan asrama mahasiswa Konsel yang telah disepakati oleh Bupati bersama Mahasiswa dan DPRD Konsel, Andri mengatakan dalam kesepakatannya, Pembangunan asrama dianggarkan untuk dibangun pada 2020 mendatang.

Kesepakatannya akan dianggarkan pada tahun 2020, dan bisa di cek di DPRD Konsel bahwa sekarang itu dalam proses penganggaran oleh DPR Konsel. Itu bisa di konfirmasi ke DPRD juga,” ungkapnya.

Hal mendasar yang juga menjadi perdebatan mahasiswa dan Pemda Konsel dalam program pembangunan asrama mahasiswa ini juga terkait dengan masalah pembebasan lahan yang menurut mahasiswa sudah harus dilaksanakan pada periode 2019 ini.

Terkait dengan pengadaan lahan, itu kan kemarin memang ada dana pengadaan lahan, tapi itu dana pengadaan secara umum. Tapi pengadaan secara umum itu, tidak serta-merta, tidak bisa langsung dilaksanakan. Karena mengingat waktu yang mepet, kemudian juga proses pengadaan tanah pemerintah sudah di atur sekarang. Dulu misalnya ada panitia sembilan, sekarang ada penaksir yang melihat masalah harga, dokumen kelengkapannya, dan lain-lain,” tukasnya.