Disebut Menambang Diluar IUP dan Tanpa IPPKH, Ini Penjelasan PT. AMI
Keterangan Gambar : rapat dengar pendapat kedua di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

Disebut Menambang Diluar IUP dan Tanpa IPPKH, Ini Penjelasan PT. AMI

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Dugaan pelanggaran PT. Akar Mas Internasional (AMI) yang melalukan perambahan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka kemali dibahas dalam rapat dengar pendapat kedua di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, (6/4/2021).

Dala RDP tersebut, pihak PT. AMI membantah tudingan tersebut. General Manager (GM) PT. AMI, Naja Sitaba menjelaskan, wilayah IUP milik perusahaannya merupakan kawasan transmigrasi yang memiliki alas hak berupa sertifikat dan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Bagaimana mungkin disebut kawasan hutan produksi terbatas, sedangkan lahan itu milik warga yang memiliki sertifikat,” kata  Naja sitaba saat dalam RDP yang digagas komisi III DPRD Sultra, Selasa, (6/4/2021).

Sejak beroperasinya PT. AMI pada 2009 lalu, kata Naja, pihaknya tidak pernah mendapat teguran dari instansi terkait terkait dugaan pelanggaran dimaksud, sehingga pihaknya berasumsi bahwa aktivitas pertambangan PT. AMI masih berada di koridor yang benar.

Naja juga mempertanyakan sorotan dari berbagai pihak yang menuding PT. AMI dengan tudingan ilegal mining. Ia menilai tudingan-tudingan itu bernilai tendensius untuk memojokkan perusahaannya yang sudah puluhan tahun beroperasi dengan aman.

Sejak mulai beroperasi, kami (PT. AMI) belum pernah mendapatkan teguran dari instansi mana pun. Artinya, selama ini tidak ada yang salah dengan aktivitas kami. Tapi, kok sekarang baru ada tuduhan-tuduhan ilegal mining itu,” ungkap Naja.

Kembali ke tudingan menggarap Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Naja Sitaba memastikan hal tersebut tidak benar, Apalagi soal penambangan di luar wilayah IUP.

Naja juga mengakui jika PT. AMI tak mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sebab, lahan yang digarap berstatus APL.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Suwandi Andi yang memimpin RDP tersebut menyampaikan bahwa Komisi III telah melakukan peninjauan lapangan di lokasi IUP PT. AMI. Alhasil, ditemukan tumpukan tanah hasil galian pada lokasi yang dinilai sudah masuk dalam kawasan hutan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga nampak aktif mencecar pihak PT. AMI dengan sejumlah pertanyaan, terkait aktivitas pertambangannya yang saat ini tengah disoroti.

Kami sudah turun cek lokasi, memang ada tumpukan ore di wilayah kawasan hutan,” katanya.