Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra: Tersus PT. GKP di Pulau Wawonii dalam Zona Perikanan Tangkap
Keterangan Gambar :

Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra: Tersus PT. GKP di Pulau Wawonii dalam Zona Perikanan Tangkap

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membenarkan lokasi Terminal Khusus (Tersus) atau Jety milik perusahaan tambang nikel PT. Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berada dalam zona perikanan tangkap masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Kelautan, DKP Sultra, H. Yoni mengatakan, hal itu sesuai dengan Perda nomor 9 tahun 2018 yang diterbitkan pada 31 Desember 2018.

“Informasi lokasi waktu itu zona Perikanan tangkap. Kalau di Perda itu dikatakan bahwa disitu khusus untuk perikanan tangkap,” Kata Yoni kepada awak media, Jumat, 8 Oktober 2021.

Kabid Kelautan DKP Sultra, H. Yoni

Kabid Kelautan DKP Sultra, H. Yoni Wawancara Tersus PT. GKP, Jumat, 8 Oktober 2021

“Artinya sejak 31 Desember 2018 Perda itu berlaku sampai sekarang, tapi kewenangannya di Kementrian,” Lanjutnya.

Yoni menambahkan, pihaknya juga telah membahas pelanggaran tersebut bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Ombudsman.

“Dan Kementerian KKP sudah pernah turun menindaklanjuti persoalan ini,” Lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi JATAM, Melky Nahar menyayangkan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep dan pihak keamanan yang justeru cenderung mendukung dan melakukan pembiaran terhadap pembangunan Tersus yang dinilai dapat menghancurkan ruang produksi nelayan tersebut.

Kepala Kampanye JATAM, Melky Nahar

Kepala Kampanye JATAM, Melky Nahar

“Tidak ada penegakkan hukum dan seterusnya, padahal warga di Pulau Wawonii itu kan sudah berulang kali melaporkan, mulai dari Pemkab nya sampai di Kementerian bahkan termasuk KKP,” Jelas Melky, Jumat, 8 Oktober 2021.

Melki menjelaskan, Jika merujuk pada Perda nomor 9 tahun 2018, Pasal 85 huruf b angka 2 untuk tersus yang sudah jalan, pemanfaatan ruang sampai izin operasional habis masa berlaku, dan penyesuaian fungsi kawasan berdasarkan Perda.

Namun, dalam Pasal 85 huruf b angka 3 dan 4 juga mengamanatkan bagi yang sudah pembangunan dan tak mungkin penyesuaian kawasan, izin yang terbit dapat dibatalkan.

Lalu, terhadap kerugian yang timbul sebagai akiat pembatalan izin dapat diberikan penggantian layak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pertanyaannya, KKP berani gak? atau, membiarkan ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir hancur, dengan dalih izin sudah keluar sebelum Perda disahkan,” Ungkapnya.

 

About author