Dilapor Dugaan Korupsi ke Polisi, Kuasa Hukum Ruksamin Berikan Klarifikasi
Keterangan Gambar : Kuasa Hukum Ruksamin, Fahd Atsur, SH.,MH.,

Dilapor Dugaan Korupsi ke Polisi, Kuasa Hukum Ruksamin Berikan Klarifikasi

232 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana korupsi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut, Sudiro.

Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum Ruksamin, Fahd Atsur, SH.,MH., dengan tegas membantah tudingan Sudiro terhadap kliennya, terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, pihak penyidik sudah memeriksa pihak inspektorat, BPKAD serta Dinas PU terkait apakah benar, ada penyalahgunaan wewenang yang seperti disebutkan dalam rekaman tersebut yang menuding pak Bupati menggunakan anggaran APBD, ASN dan aset daerah.

“Dan hasilnya pemeriksaan saksi-saksi ini, setelah ditelaah oleh penyidik memang tidak ada penyalahgunaan wewenang. Apalagi saksi-saksi ini membawah data yang memang dibutuhkan oleh pihak penyidik,” katanya, Senin, (15/06/2020).

Selain itu, Fahd Atsur turut mengapresiasi atas laporan balik yang ditujukan kepada kliennya itu. Menurut dia, itu adalah hak prerogatif Sudiro sebagai warga negara Indonesia.

“Tergantung dari penyidik, bagaimana hasilnya ke depan. Ya silahkan buktikan saja jika ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh klien kami, perihal untuk membiayai kebun pribadi pak Bupati,” jelasnya.

Fahd Atsur menjelaskan, laporan tersebut merupakan reaksi balik Sudiro, setelah ditetapkannya sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Sultra, pada awal bulan April 2020 lalu.

Penetapan tersangka kepada Sudiro, merupakan buntut dari laporan kliennya ke Polda Sultra, pada tanggal 28 Juni 2019 silam, perihal pencemaran nama baik,” katanya.

Laporan tersebut berawal ketika salah satu rekan Sudiro menyindir bahwa kebun milik Bupati Konut seutuhnya dibiayai oleh APBD dan kemudian sindiran itu direkam oleh Sudiro dalam forum diskusi di internal DPRD Konut.

Hanya, sindiran itu hanya bersifat didalam internal saja, bukan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan keluar dari forum, apalagi dibagikan ke grup Whatsapp,” jelas Fahd.

Namun lain halnya yang dilakukan oleh Sudiro, dia merekam kemudian membagikan rekaman itu ke salah satu grup Whatshapp yang beranggotakan 157 orang, termaksud didalamnya ada Bupati Konut.

“Sebelumnya, pak Bupati meminta klarifikasi, apa maksud tujuan pak Sudiro merekam lalu mengirim ke grup Whatsapp, apalagi informasi itu sifatnya masih berbentuk hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya pak Sudiro ngga ada niat baik, akhirnya klien kami melaporkan ke Polda Sultra, menurut hemat saya, harusnya pak Sudiro melaporkan klien kami terkait dugaan korupsi itu, sebelum ditetapkannya sebagai tersangka. Namun ini tidak, dia (Sudiro) melapor, ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi,” ungkapnya.

Fahd menjelaskan, selama proses penyidikan, pihak penyidik melakukan secara berhati-hati, sebab ini bukan menyangkut masalah pribadi, tetapi sudah masuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang. Sehingga saat itu, penyidik menghadirkan sejumlah ahli pidana, ahli ITE, saksi dari pihak inspektorat, dan Pemda Konut, semuanya telah di BAP dengan data pendukung.

“Sehingga pada saat gelar perkara di bulan Maret 2020 kemarin, hasil telaahnya itu penyidik menyebutkan, memang Sudiro masuk dalam unsur-unsur pasal 27, 28 dan 45 tentang mendistribusikan dan mentransmisikan berita yang belum diketahui kebenarannya, serta penyebaran nama baik” jelas Fahd.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan sesuai materi pelaporan Sudiro beberapa pekan lalu, yakni perihal pengelolaan kebun jagung milik Ruksamin, yang diduga kuat mulai dari pembukaan lahan hingga masa panen telah menggunakan aset daerah.

Sudiro menduga Ruksamin telah menggunakan fasilitas atau aset daerah berupa alat berat sarana alat pertanian, mulai dari pembabatan, lear clering, sampai tingkat penanaman dan panen, serta diduga telah menggunakan tenaga pegawai di jam kantor dan masih menggunakan pakaian dinas untuk bekerja di kebun pribadi Bupati Konut itu, dan juga dugaan terkait soal anggaran.

Kuasa Hukum Ruksamin, Hipman Syah, SH, menambahkan, bahwa kliennya terus membuka ruang komunikasi dengan Sudiro, untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan, bahkan, sebelum Sudiro dilaporkan secara resmi ke Polda, hingga sampai pada proses penyidikan, kliennya justru selalu mengupayakan untuk menempuh jalan damai, baik dari parlemen, tokoh adat, bahkan sampai memanggil secara persuasif untuk meminta klarifikasi, namun sampai saat ini, upaya tersebut tidak direspon oleh Sudiro. Malah dia bersikukuh, bahwa itu ada sebagai bentuk kritikan dan masukan yang sifatnya ingin membangun mental Bupati Konut.

“Kalau sifatnya membangun, harusnya jangan dalam bentuk rekaman terus kemudian disebarkan. Apabila dugaan itu menurutnya benar, mengapa pada saat itu tidak langsung diadukan saja ke kepolisian ataupun kejaksaan untuk mengkroscek kebenarannya. Tapi itu dilakukan ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tutupnya.