Demo Turunkan Jokowi Kembali Terjadi
Keterangan Gambar :

Demo Turunkan Jokowi Kembali Terjadi

Editors choice
391 views
0

Kendari– Radarsultra.co.id :Awal tahun 2017 kado pahit bagi rakyat Indonesia umumnya, dan masyarakat Sultra khususnya. Ini terjadi akibat kenaikan kebutuhan pokok awal Januari 2017, mulai dari BBM, tariff listrik, sembako dan tariff pengurusan STNK/BPKB.

Hal ini memicu aksi demo di seluruh Indonesia, begitu juga di Kota Kendari selama dua hari berturut-turut aksi demo terkait mulai bergejolak.

Salah satu tuntutan aksi demo Presiden RI Jokowi harus lengser dari jabatannya, karena tidak pro rakyat malah menyengserakan rakyat.

Aksi demo menuntut Jokowi-JK diturunkan dilakukan berturut-turut di Kota Kendari dari tanggal 12 Januari sampai hari ini, Jumat (13/01/2017).

Aksi kali ini digelar oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP) Sultra yang menuntut agar rezim kepemimpinan Jokowi – JK segera diganti dengan Kepemimpinan Khilafah yang tunduk pada aturan agama dan dianggap oleh GMP mampu membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik berdasarkan syariat Islam.

Dalam orasinya diperempatan lampu merah MTQ Korlap Aksi, Muhammad Akbar Ali mengatakan bahwa kebijakan pemerintah ini telah dianggap sebagai kebijakan yang telah menzolimi masyarakat kecil.

“Di tengah kondisi rakyat yang sedang terhimpit, pemerintah memberikan kado pahit awal tahun yakni kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB bagi kendaraan bermotor yang meningkat hingga tiga kali lipat, tidak cukup puas dengan itu, pemerintah juga menaikan harga tariff dasar listrik (TDL) secara berkala per tiga bulan di tahun ini, begitu juga bahan bakar minyak non subsidi di awal tahun dan berencana menaikan BBM bersubsidi pada pertengahan tahun nant. Sungguh ini adalah kebijakan yang telah menzolimi rakyat” teriak Akbar Ali saat memberikan orasinya.

GMP memandang bahwa kepemimpinan Jokowi-JK selama dua tahun ini telah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap capital asing.

Ketua GMP Komisariat UHO mengajak kepada masyarakat agar mendukung kepemimpinan Khilafah yang akan menggantikan kepemimpinan saat ini.

‘’Kami sangat menolak keras kebijakan yang telah menzolimi masyarakat ini, kami mengajak masyarakat agar kita kembali pada kepemimpinan khilafah yang tunduk pada sang Maha Kuasa bukan tunduk pada penguasa asing, ” kata Ketua GMP Komisariat UHO, Madan. (A)