Demo di Kantor Gubernur, Ribuan Masyarakat Ungkap Kejanggalan Kebijakan Ali Mazi
Keterangan Gambar :

Demo di Kantor Gubernur, Ribuan Masyarakat Ungkap Kejanggalan Kebijakan Ali Mazi

279 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – “Kami tidak akan berhenti sebelum Gubernur Ali Mazi dan Lukman Abunawas kembali pada komitmen politik mereka pada tahun 2018 untuk menuju Sultra Emas tapi yang ada hari ini Sultra Amburadul”

Pengunjukrasa di depan gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, (12/09/2019).

Begitulah kutipan perkataan Jendral lapangan, Gerakan Solidaritas Masyarakat Sulawesi Tenggara bersatu, Songo yang memimpin ribuan pengunjukrasa di depan gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, (12/09/2019).

Secara gamblang, Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari itu mengatakan bahwa setelah terpilih menjadi Gubernur, Ali Mazi dinilai telah lupa akan janji-janji politiknya di tahun 2018 lalu, salah satunya yaitu terkait persoalan kebijakan pengaturan investor dan pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra yang pada saat itu dijabat oleh Lukman Abunawas yang saat ini sudah menjadi Wakil Gubernur Sultra.

“Pertama dan yang lebih utama adalah itu soal janji politik Ali Mazi pada tahun 2018 bahwasanya persoalan investor yang akan berinvestasi di daerah itu adalah ranah seorang gubernur, adapun persoalan pemerintahan itu akan diserahkan sepenuhnya kepada wakil gubernur Sultra, adapun persoalan sekda bahwa di janji Ali Mazi-Lukman Abunawas saat itu bahwa soal sekda itu dipastikan jatah nya oleh keluarga besar muna,” kata Songo yang ditemui di lokasi unjuk rasa, Kamis, (12/09/2019).

Tidak hanya itu, Songo beserta seluruh aktivis yang tergabung dalam gerakan tersebut mengkritik rencana pinjaman dana terkait dengan rencana usulan permintaan oleh Gubernur Ali Mazi yang ditembuskan kepada DPRD Sultra untuk meminta persetujuan dana pinjaman luar APBN yang akan dibebankan kepada daerah sebesar 1,7 triliun yang diporsikan untuk pembangunan Mega Proyek Rumah Sakit Jantung dan pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang dinilai bukan menjadi skala prioritas.

“Pinjaman luar APBN yang akan dibebankan kepada daerah sebesar 1,7 triliun dengan alasan bahwa dengan dana sebesar itu akan diporsikan kepada pembangunan Mega Proyek di beberapa item itu, yang pertama persoalan pembangunan rumah sakit jantung, yang kedua persoalan jalan ruas Kendari-Toronipa dan masih banyak lagi, sementara kami melihat bahwa hal itu bukan menjadi sebuah skala prioritas,” ungkapnya.

“Bagaimana kemudian dengan dana 1,7 triliun dialihkan kepada pembangunan jalan-jalan yang tersebar di 17 kabupaten kota. Saya kira jalan ini bukan lagi menjadi rahasia umum, apalagi persoalan jalan ini merupakan kebutuhan wajib oleh masyarakat, dan kalau jalannya bagus pasti ekonominya bagus,” lanjutnya.

Selain itu, Songo juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan pada kebijakan reshuffle pejabat dan pengangkatan Pelaksana Jabatan (PJ) Sekda Provinsi yang seharusnya dilakukan oleh tim khusus sesuai dengan penganggaran senilai 500 juta untuk proses penjaringan calon Sekda.

“Terus poin berikutnya adalah, kami mengkritik terkait dengan reshuffle yang dilakukan oleh gubernur Ali Mazi, pada tanggal 28 bulan lalu dengan melakukan perombakan secara besar-besaran yang tidak beralasan. Mulai dari eselon 2, eselon 3 sampai eselon 4. Bukan hanya itu, kami juga melihat bahwa ada semacam kejanggalan terkait dengan pengangkatan PJ Sekda sementara pada saat itu telah dianggarkan anggaran sebesar 500 juta dengan guna bertujuan untuk penjaringan calon sekda oleh panitia 9, oleh panitia khusus yang dibentuk oleh baperjakat beserta yang lainnya, itu anggaran digunakan sampai selesainya atau sampai adanya sekda definitif, artinya ketika belum ada Sekda definitif berarti anggaran tersebut fiktif adanya,” ungkapnya.