Cegah Penambang Ilegal Masuk, Stafsus Menteri ESDM Minta PT Antam Segera Garap Blok Madiodo
Keterangan Gambar : bersama dalam Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. (Gambar Istimewa)

Cegah Penambang Ilegal Masuk, Stafsus Menteri ESDM Minta PT Antam Segera Garap Blok Madiodo

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Irwandy Arif meminta PT Antam segera beroperasi di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketgam: Foto bersama dalam Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. (Gambar Istimewa)

Hal tersebut diumgkapkan Irwandy Arif saat Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Jl Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sultra, Rabu, (01/12/2021).

Irwandy Arif mengatakan, Blok Mandiodo sudah ditambang 11 perusahaan, namun kini izin usaha pertambangan (IUP) sudah dimiliki PT Antam sehingga perkara dengan 11 perusahaan itu sudah selesai karena kepemilikan lahan oleh PT Antam sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

Bersama dengan Dirjen Minerba, kami berdiskusi dengan Dirut Antam agar segera memulai kegiatan ini (tambang) di sana, agar tambang-tambang ilegal jangan masuk lagi,” kata Irwandy Arif.

Irwandy menyebut bahwa selama 11 perusahaan itu menambang di Blok Mandiodo, keuntungan yang diperoleh 1 miliar dolar Amerika atau Rp14,3 triliun.

Saya tidak tahu mereka bayar pajak atau tidak. Tapi laba bersih yang dihitung oleh Antam 300 juta dollar, selama masa itu,” urainya

“Untuk itu kami mengimbau PT Antam bersama perusahaan daerah untuk segera mengamankan lahan dan memulai aktivitas penambangan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan seminar nasional yang dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri ini, dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP, Wagub Sulawesi Utara Steven O.E Kandou Wagub Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Sekda Gorontalo, juga Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba.

17 bupati dan wali kota di Sultra, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sultra.