Bupati dan DPRD Butur Tandatangani MoU KUA dan PPAS
Keterangan Gambar :

Bupati dan DPRD Butur Tandatangani MoU KUA dan PPAS

111 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan telah menandatangani MoU nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DPRD Butur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Senin, (19/08/2019).

Bupati Butur, Abu Hasan saat memberikan sambutan

Dalam sambutannya pada agenda penandatanganan MoU di Gedung Serbaguna DPRD Butur, Abu Hasan mengungkapkan, strategi dan pendapatan dan belanja daerah perubahan anggaran tahun 2019 ini, merupakan pendekatan yang dipandang sebagai cara atau pilihan yang efektif dalam upaya pencapaian target-target pembangunan.

“Dengan demikian diharapkan pembangunan yang kita laksanakan saat ini, disamping sebagai upaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga mampu memberikan landasan yang semakin kokoh bagi pelaksanaan pembangunan kabupaten Buton Utara pada masa yang akan datang,” kata Abu Hasan, Senin, (19/08/2019).

Abu Hasan mengatakan, pelaksanaan APBD 2019 dalam perjalanannya dipengaruhi barbagai faktor, sehingga memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan untuk melakukan perubahan.

“Kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara merupakan tahapan dalam mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan sebagai akibat terjadinya beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi target awal dalam APBD tahun berjalan dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan atau pergeseran asumsi yang mempengaruhinya,” tukasnya

“Hal ini sesuai dengan pasal 155 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Huruf A dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan gangguan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA,” ungkapnya.

Lanjut, Ketua DPD PDI-P Sulawesi Tenggara (Sultra) itu menjelaskan, perubahan APBD Butur tahun 2019 tersebut diperuntukkan untuk 3 (tiga) kebijakan utama, yakni Rasionalisasi kegiatan yang terdiri dari penambahan dan pengurangan dana atas dasar pertimbangan anggaran dan efisiensi waktu, dan terjadinya perubahan dan regenerasi kode rekening belanja.

“Kemudian usulan beberapa kegiatan baru yang belum diakomodir dalam APBD awal tahun 2019 yang sifatnya bisa dikerjakan langsung SKPD dan tidak memerlukan waktu yang lama serta kegiatan-kegiatan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target-target daerah dan yang terakhir yaitu menghapus atau mengedrop beberapa kegiatan dengan pertimbangan waktu dan pertimbangan teknis lainnya sehingga kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Butur, Harwis Hari yang ditemui di tempat yang sama mengungkapkan KUA dan PPAS perubahan ini sebagai pedoman Pemda untuk menyusun rancangan peraturan daerah.

“Jadi kita menunggu satu minggu atau lebih sedikit dari seminggu mereka akan menyampaikan kembali tentang rancangan penjabaran itu, dan itu kita akan paripurnakan lagi. InshaAllah kita berkomitmen dengan Pemda untuk APBD perubahan dan APBD induk ini untuk diselesaikan oleh anggota DPR yang masih aktif hari ini, karena masa jabatan kita berakhir pada 16 Oktober 2019 mendatang,” ungkap Harwis Hari.