Berantas Korupsi, KPK Tingkatkan Keterampilan Aparat Penegak Hukum Sultra
Keterangan Gambar :

Berantas Korupsi, KPK Tingkatkan Keterampilan Aparat Penegak Hukum Sultra

0

Kendari, Radarsultra.co.id – Melalui unit koordinasi supervisi bidang penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi wilayah hukum provinsi Sultra.

Bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra),  KPK melatih sebanyak 164 aparat penegak hukum di sultra, yang terdiri dari 55 penyidik Polda Sultra, 4 penyidik pada baeeskrim Polri, 55 penyidik dan jaksa penuntut kejati Sultra, 4 penyidik dan jaksa penuntut Direktorat Penyidikan pada Jampidsus kejaksaan RI, 10 auditor BPK dan 10 auditor BPKP Sultra, selain itu 22 penyidik POM TNI meliputi angkatan darat, laut, udara dan Oditur Jenderal babinkum masing masing 2 peserta dari kedeputian bidang pemberantasan pada PPATK dan penyidik pegawai negeri sipil OJK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pelatihan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tipikor, upaya pengembalian kerugian negara dan mendorong penerapan UU pencucian uang yang terkait dengan tipikor khususnya di Sultra.

“Karenanya, sinergi dan kerjasama ini mutlak dilaksanakan, tanpa kerjasama antar lembaga penegak hukum khususnya penanganan perkara tipikor menjadi tidak efektif,” papar Agus, Senin (31/7/2017).

Lebih lanjut, Kegiatan tersebut dikatakan juga sebagai realisasi dari fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mechanism) yang dimiliki KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tipikor yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya.

Kegiatan pelatihan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan selama lima hari mulai dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 4 Agustus 2017, di dalam pelatihan tersebut para peserta akan  dibekali sekurangnya 10 materi dari para narasumber yang berkompeten dengan format ceramah, diskusi dan tanya-jawab yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan teknis terkait penanganan perkara tipikor. (C)