Baznas Koltim Dikukuhkan
Keterangan Gambar :

Baznas Koltim Dikukuhkan

65 views
0

KolakaTimur, Radarsultra.co.id – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kolaka Timur Periode 2017-2022, resmi dikukuhkan.

Pengukuhan ini, dillaksanakan di Aula Eks DPRD Koltim, Kamis (13/4) oleh Bupati Koltim Drs H Tony Herbiansyah MSi. Mereka yang dikukuhkan adalah Zainal Abidin SPd, Rifai, Sutianto, Riyanto SPd MMPd, dan Agusnadi.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan jika potensi zakat di Koltim sangat besar jika dikelola dengan baik untuk pembangunan Koltim. Bahkan secara nasional, potensi zakat mencapai angka ratusan triliun rupiah.

Dikatakan bupati, untuk mendukung terlaksananya pengelolaan zakat yang kondusif dengan administrasi yang rapi, tertib dan amanah, maka pemerintah mengatur pengelolaannya melalui Undang-undang Nomor23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kosong satu Koltim ini berharap, agar pimpinan Baznas Koltim yang baru dikukuhkan, dapat menjalankan fungsinya dengan baik dari segi pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Dan yang terpenting melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham dan amu melaksanakan kewajibannya untuk berzakat, terlebih sudah ada lembaga resmi yang menanganinya.

Selain itu, untuk mendukung program baznas ini, bupati mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, khususnya para alim ulama, generasi muda, agar senantiasa bahu membahu secara bersama-sama untuk berbuat yang lebih baik guna meraih impian kita bersama yaitu mewujudkan daerah Kolaka Timur yan unggul dan berdaya saing Baldatun Tayyibatun Warabbun Gafur, yaitu suatu tatanan negeri yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah SWT.

Diakhir sambutan, bupati berjanji untuk menjadi orang pertama yang menyerahkan zakat kepada Baznas tersebut sebagai pelajaran dan upaya memberikan pelajaran kepada seluruh jajaran masyarakat di Koltim.

Ketua Baznas Sultra Hasbi Saing yang hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan, jika pengurus zakat yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari tingkat desa dan kelurahan untuk terdaftar secara resmi atau legal. Jika tidak, maka bisa dikenai sanksi pidana.(c)

About author